Wapres Ma'ruf Amin: Kita Kekurangan Jagung dan Kedelai, 90 Persen Masih Impor
JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia masih kekurangan jagung dan kedelai. Bahkan menurutnya 90 persen pengadaan dua komoditas itu masih impor.
Hal itu diungkapkannya saat melakukan peninjauan lokasi program integrated farming di Purwakarta, Jawa Barat, Senin (28/3/2022).
“Seperti saudara tahu kita masih kekurangan jagung, kekurangan kedelai, 90 persen masih diimpor,” kata Wapres.
Oleh karena itu, Wapres mendorong agar dilakukan pemanfaatan lahan-lahan kosong yang dikuasai oleh swasta ataupun BUMN untuk ditanami jagung hingga kedelai.
“Dan memanfaatkan juga lahan-lahan yang masih bisa digunakan, dimanfaatkan, yang dikuasai oleh swasta maupun juga BUMN,” ucapnya.
Dengan dibukanya program integrated farming di Purwakarta, Wapres mengatakan pemerintah memberikan kesempatan untuk mengembangkan pertanian seperti menanam jagung hingga kedelai.
“Kita ingin memberikan kesempatan pada masyarakat, pertama masyarakat kadang-kadang bisa menanam tapi juga bisa menjual. Kadang-kadang juga sulit, karena tidak ada lahan, kerusakan lahannya. Kemudian ada apa namanya semacam offtaker-nya yang bisa memfasilitasi untuk memberi pembiayaan kemudian juga memasarkan. Jadi ada semacam intermediatornya,” ujar Wapres.
Wapres mengatakan ekosistem seperti ini yang coba pemerintah bangun.
“Dan kalau itu nanti berjalan dan banyak lahan-lahan yang kita bisa gunakan, diharapkan nanti akan memberdayakan banyak masyarakat seperti di Jawa Barat, seperti dilaporkan pak Gubernur banyak lahan-lahan seperti itu,” tuturnya.
Selain itu, Wapres juga mendorong dilakukan digitalisasi pertanian seperti di Pesantren Al Ittifaq.
“Kemudian juga ditopang dengan kita lakukan digitalisasi, termasuk di pesantren-pesantren, supaya mereka juga memanfaatkan lahan dan melakukan seperti yang juga saya lihat di Bandung di Al Ittifaq,” kata.
“Ini dalam rangka kita ingin memberdayakan masyarakat dan melakukan pemulihan ekonomi nasional di tingkat akar rumput, di tingkat masyarakat, supaya kita mendorong untuk dilakukan pemerataan pendapatan ekonomi kepada masyarakat,” tutur Wapres.
Editor: Rizal Bomantama