Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pernyataan Macron Tak Bisa Dibenarkan

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang mengaitkan Islam dengan terorisme tak bisa dibenarkan. Ma'ruf Amin menegaskan terorisme tak ada kaitannya dengan agama.

Melalui keterangan tertulis, Ma'ruf menjelaskan tak ada satu pun agama yang menoleransi tindakan teror. Dia menilai pernyataan Macron pantas menuai kecaman.

Rusia Tuduh Ukraina dan Inggris Coba Curi Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik Kinzhal

“Pernyataan [Macron] tidak bisa dibenarkan, sebab tidak ada satu agama pun yang menoleransi terorisme. Karena itu, agama adalah agama, terorisme adalah terorisme. Hal yang itu bisa menimbulkan kemarahan dari banyak pihak,” ujar Ma'ruf Amin di Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Menurut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu, kebebasan berekspresi merupakan hak seluruh warga negara dunia dan merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kebebasan berekspresi khususnya dalam hubungan antaragama hendaknya tidak mencederai kehormatan dan kesucian nilai-nilai dan simbol agama.

Video Massa Kembali Unjuk Rasa di Depan Kedubes Prancis Kecam Emmanuel Macron

Menurutnya mencederai nilai dan simbol agama sama saja mengganggu hak asasi manusia secara global. Untuk itu, kebebasan berekspresi harus dibangun dalam semangat menjaga persaudaraan dunia.

“Seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, berekspresi itu tidak boleh mencederai kehormatan dan kesucian nilai-nilai dan simbol agama. Karena itu sekali lagi, hal seperti itu tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Kita berharap bahwa kebebasan ini perlu dibingkai dalam spirit dan menjaga persaudaraan dunia,” ucapnya.

Sebagai negara dengan penduduk muslim di dunia, Indonesia pun mengecam tindakan Macron melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dia menceritakan sikap resmi Presiden disampaikan setelah ada diskusi dengan dirinya dan sejumlah menteri lainnya serta beberapa ormas Islam.

“Pernyataan itu dibuat setelah Presiden yang didampingi saya Wakil Presiden, juga ada Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan), ada juga Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), dan bersama dengan majelis-majelis agama serta ormas (organisasi masyarakat) Islam. Jadi ada enam majelis agama, tambah dua organisasi Islam besar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, jadi delapan,” tuturnya.

Kata dia, pemerintah dan ormas-ormas keagamaan memiliki prinsip yang sama sesuai dengan konstitusi dalam membangun relasi komunikasi yang baik sehingga relasi persaudaraan umat beragama di dunia ini tidak tercederai.

“Di konstitusi kita itu kan kebebasan dibatasi nilai-nilai agama, oleh norma-norma, oleh undang-undang. Jadi tidak boleh sama sekali tanpa batas. Inilah yang kemudian ingin terus kita komunikasikan secara global supaya kebebasan itu tidak menodai, mencederai kebebasan orang lain, hak asasi orang lain,” katanya.

Dia pun berharap agar sistem moderasi beragama yang dilakukan di Indonesia dapat disosialisasikan di tingkat global. Sebab, sistem ini terbukti mampu menjaga keharmonisan beragama di Indonesia walaupun kebebasan berekspresi tetap dilakukan.

“Kita sebenarnya mempunyai modal bagaimana moderasi yang diterapkan di Indonesia membangun adanya harmoni, toleransi serta hubungan yang baik antarumat beragama di Indonesia. Pemerintah bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama berhasil membangun moderasi ini. Nah, kita ingin juga nanti moderasi juga dibangun di seluruh dunia,” ucap Wapres.

Ma'ruf berpesan agar di masa yang akan datang, diplomasi dan diskusi memperkuat persaudaraan antarbangsa dapat dikedepankan sehingga harmonisasi serta toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercapai. Diskusi tersebut menurutnya dapat dilakukan melalui jalur diplomasi kenegaraan (government to government) atau diskusi antar individu (people to people) maupun diskusi antar tokoh-tokoh agama.

“Kita berharap Prancis bisa menemukan formula yang tepat dalam mengelola kehidupan beragama di sana. Mudah-mudahan bisa ditemukan titik-titik keseimbangan antara nilai-nilai lama yang ada di Prancis, yang dianut selama ini dan juga ada dinamika baru, terutama populasi muslim di Prancis,” ucap dia.

Editor: Rizal Bomantama