Wapres Minta Pengelolaan Dana Haji Libatkan Ahli Investasi untuk Dukung Subsidi
JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melibatkan ahli investasi untuk mengelola dana haji. Harapannya dana haji dapat dikembangkan dengan optimal untuk mendukung subsidi biaya haji.
“Pertama tentu saja soal investasi itu kalau dalam UU itu investasi itu harus menguntungkan, aman. Itu memang butuh upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH. Selama ini kan larinya ke sukuk saja, aman, cuma memang belum maksimal, karena sukuk sudah ada takarannya,” kata Wapres, Senin (20/2/2023).
Wapres menekankan ahli-ahli investasi tersebut harus dapat mengelola keuangan menjadi usaha yang memberikan manfaat bagi penyelenggaraan haji seperti travel, perumahan, katering, dan sebagainya.
“Nah memang perlu ada di situ ahli-ahli investasi yang bisa memantau usaha-usaha apa baik di Indonesia sendiri maupun di Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji. Dan banyak yang bisa dijadikan usaha BPKH itu, kan banyak, ada travel, ada perumahan, ada katering, segala macam itu,” katanya.
Lebih jauh, Wapres mendorong agar semua pihak terkait terus mempersiapkan berbagai kebutuhan haji. Dia meminta pihak-pihak terkait terus melakukan evaluasi sehingga pelayanan bagi jemaah haji Indonesia bisa optimal.
“Saya minta terus dievaluasi ya. kemarin itu sudah bagus di kesehatan, itu sudah lebih bagus ya untuk penanganannya di Arafah dan Mina,” tutur Wapres.
Menurut Wapres, pelayanan haji yang mencakup kesehatan, pembimbingan haji, konsumsi serta akomodasi harus ditingkatkan kualitas pelayanannya.
“Saya kira harus optimal ya, pelayanan ini kan menyangkut masalah kesehatan, menyangkut masalah bimbingan haji, menyangkut masalah pemondokan, masalah tempat yang jangan terlalu jauh, kemudian juga kateringnya. Ini memang (perlu optimalisasi pelayanan) karena itu ongkos haji ada kaitannya dengan biaya-biaya ini, pelayanan itu,” tuturnya.
Editor: Rizal Bomantama