Wapres soal Usulan Bentuk Satgas PPDB: Tidak Salah, Supaya Pengawasan Lebih Ketat

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespons usulan Satuan Tugas (Satgas) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Dia mendukung usulan tersebut.

Menurutnya, pembentukan satgas merupakan langkah yang tepat jika pengawasan yang dilakukan selama ini tidak efektif menekan potensi kecurangan.

Baca Juga

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

“Soal Satgas PPDB, kalau memang dengan mengawasinya tidak juga berhasil, masih saja terjadi (kecurangan), saya kira tidak salah jadi (pembentukan) satgas itu ya,” kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/6/2024).

Baca Juga

Kisruh PPDB Jatim 2024, Ratusan Warga Jombang Demo di DPRD Protes Sistem Zonasi

Ma'ruf menyoroti kecurangan PPDB yang disinyalir terulang di sejumlah daerah. Aduan masyarakat soal dugaan kecurangan yang menimpa putra-putrinya terus disuarakan melalui media sosial maupun media massa.

“Supaya pengawasannya lebih ketat, jadi lebih fokus untuk mengamati (proses PPDB) dan supaya membuat pihak yang akan melakukan (kecurangan tidak berani) karena sudah ada satgasnya,” tutur dia.

Baca Juga

Ombudsman Dukung Jalur Zonasi PPDB, Cegah Label Sekolah Favorit

Ma'ruf Amin berharap pembentukan Satgas PPDB 2024 dapat menata mekanisme penerimaan siswa baru agar lebih tertib dan mencegah kecurangan.

“Berpikir berpuluh kalilah untuk melakukan itu, karena sudah ada lembaga yang mengawasi dan memata-matai langsung sehingga nanti bisa berjalan dengan baik,” tutur dia.

Baca Juga

Masalah PPDB Paling Banyak Terjadi di SMA, Jalur Prestasi Tak Transparan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan usulan pembentukan Satgas PPDB. Satgas itu akan melibatkan unsur kejaksaan hingga kepolisian.

“Saya sedang mengajukan pengusulan agar ada Satgas Pengendalian PPDB yang melibatkan unsur kejaksaan, unsur kepolisian, dan dinas-dinas terkait mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Baca Juga

Temuan Ombudsman soal PPDB 2024, Diskriminasi hingga Penggunaan Dokumen Asli tapi Palsu

Dia mengaku telah melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait usulan pembentukan Satgas PPDB itu. Bahkan, dia mengungkapkan keputusan presiden (keppres) yang mengatur Satgas PPDB akan diterbitkan dalam waktu dekat.

“Saya kemarin sudah matur kepada Bapak Presiden, saya sekarang sedang menunggu keppresnya. Kalau nanti keppresnya sudah turun, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menegakkan betul,” ujarnya.

Editor: Rizky Agustian