Wapres Ungkap Sinkronisasi Data Hambat Pemberantasan Stunting

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menjelaskan pemerintah membuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang salah satunya untuk mengentaskan stunting atau kurang gizi pada anak. Hal itu untuk mengatasi hambatan sinkronisasi data yang selama ini jadi kendala.

Melalui sistem tersebut diharapkan data yang terintegrasi dapat membantu mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas stunting. 

Baca Juga

Usik Trump, Para Senator AS Duga Serangan terhadap Kapal-kapal di Karibia Kejahatan Perang

“Perlu adanya keseragaman dan integrasi data dan informasi yang diberikan, yaitu melalui SPBE itu,” ujar Wapres dalam keterangannya kepada awak media usai menunaikan ibadah Salat Jumat di Masjid Raya At-Taqwa, Jalan Pisangan Baru Timur, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/1/2023). 

Menurut Wapres, salah satu hambatan yang dihadapi Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) yaitu kurang adanya sinkronisasi data stunting di Indonesia. 

Baca Juga

Wapres Sebut Penanganan Stunting Salah Satu Prioritas Pemerintah, Target 2024 Turun 14 Persen

“Sekarang ini banyak berbagai informasi atau data yang tidak sama, sehingga sulit memantau,” ucap Wapres.

Dia pun mencontohkan penerapan SPBE yang telah berhasil di Sumedang, Jawa Barat untuk menjadi sistem yang akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. 

“Salah satu yang memang sudah berjalan itu adalah di Sumedang. Model sistem informasi dan data penanganan di Sumedang itu cepat melakukan penurunan stunting. Oleh karena itu, model ini akan kita kembangkan di seluruh Indonesia,” tuturnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Wapres mengungkapkan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap program yang telah mendorong kebangkitan UMKM di tanah air. 

Lebih jauh Wapres menyampaikan, selama pandemi Covid-19 melanda, pemerintah terus mendorong kemajuan UMKM melalui berbagai stimulus yang diberikan, seperti bantuan tunai, pembiayaan, dan juga kredit.

Editor: Rizal Bomantama