Webinar Partai Perindo, Pengamat Beberkan 5 Cara Antisipasi Hoaks di Pemilu 2024

JAKARTA, iNews.id - Pengamat politik dari Surabaya Survei Center (SSC) Surokim Abdul Salam membeberkan lima cara untuk mengantisipasi hoaks menjelang dan saat Pemilu 2024. Pasalnya, isu SARA menjadi hal yang paling penting untuk diwaspadai karena kerap digunakan sebagai ajang untuk menyerang kubu lawan, menggiring, dan membingkai opini untuk kepentingan masing-masing.

"Tidak dipungkiri aneka hoaks menjadi industri kapitalisasi. Hoaks itu akhirnya mendatangkan keuntungan bagi beberapa pihak," kata Surokim dalam webinar Partai Perindo bertajuk 'Menghindari Politik Identitas dan Penyebaran Hoaks di Pemilu 2024' yang digelar secara hybrid di Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Baca Juga

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Dalam posisi ini, menurutnya semua pihak harus ikut berperan aktif untuk mengantisipasinya dan memprediksi untuk menghadang berbagai persoalan krusial tersebut di Pemilu 2024.

"Di mana sesungguhnya tanggung jawab kita untuk melakukan antisipasi terkait dengan dua tahun ke depan, itu penting," ucap Surokim.

Baca Juga

Perindo Tegaskan Partai Punya Tanggung Jawab Beri Pendidikan Politik ke Masyarakat

Dia mengatakan ada lima hal penting untuk mengantisipasi hoaks menjelang dan saat Pemilu mendatang. Pertama, menjaga isu-isu sosialisasi dan kampanye distorsi informasi. 

Paling tidak, harus ada ikhtiar yang lebih serius lagi dengan adanya upaya untuk mengcover agar isu-isu yang muncul di dalam sosial media agar lebih beradab.

"Berabad memahami bahwa itu (sosial media) adalah ruang publik," ujarnya.

Kedua, penting bagi seluruh pihak termasuk masyarakat untuk mendorong dan mengisi perdebatan-perdebatan di ruang publik dengan politik berbasis data dan program.

"Kita semua tahu bahwa pemilih-pemilih kita masih tradisional emosional cukup dominan, sehingga kerja kita untuk mendorong perdebatan di sosial media agar kemudian berbasis data dan program ini menjadi penting," ujar pengajar di Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur.

Ketiga, mendorong media untuk memberi ruang yang lebih besar untuk meng-cover berita program kampanye. Alasannya, sejauh ini pemberitaan yang sifatnya gimmick dan figuritas jauh lebih dominan ketimbang yang sifatnya program.

"Akhirnya tadi (figur) tokoh politik Jakarta akan jadi berita besar ketimbang urusan pemberian beasiswa dan bantuan UMKM," tuturnya.

Keempat, mendorong politik substantif dan politik cerdas bermartabat berintegritas di dalam sosial media.

"Selayaknya kita elu-elukan di dalam media sosial kita," katanya.

Kelima, menguatkan regulasi pengawasan dan penegakkan hukum yang kuat terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang disinyalir menyebar isu hoaks di media sosial dan melakukan politik indentitas serta kampanye hitam.  

"Saya kira regulasi kita tidak cukup dan akan sulit diantisipasi tanpa dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat," katanya.

Editor: Rizal Bomantama