WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, DPR Minta Pemerintah Bentuk Satuan Tugas Khusus
JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendorong pembentukan satuan tugas khusus (satgasus) untuk membongkar sindikat perekrut warga negara Indonesia (WNI) yang diduga dijadikan tentara bayaran Rusia. Dia meminta aparat mengusut jaringan tersebut hingga ke aktor intelektual.
Yahya meminta polisi mengungkap sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) yang direkrut untuk menjadi tentara di luar negeri. Menurut dia, pengusutan kasus tersebut harus dilakukan hingga tuntas.
"Saya minta polisi bongkar sindikat pengiriman PMI yang dipekerjakan sebagai tentara di luar negeri sampai ke akar-akarnya," ujar Yahya saat dihubungi, Sabtu (21/11/2026).
Dia juga meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengawasi proses perekrutan PMI ke luar negeri.
Yahya menilai, pengawasan perlu melibatkan kepala desa dan lurah sebagai aparat pemerintahan di tingkat paling bawah agar dapat memantau warganya yang mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri.
"Saya minta polisi memberikan sanksi yang tegas kepada para calo dan agen yang merekrut PMI ke luar negeri dengan tujuan menjadi tentara di Rusia tersebut. Bongkar penipuan kasus tersebut sampai tuntas," katanya.
Selain itu, Yahya secara khusus mendorong KP2MI dan Polri membentuk satgasus untuk membongkar jaringan perekrut tersebut. Dia mengingatkan agar kasus ini tidak dianggap sebagai persoalan ringan karena berkaitan dengan dugaan kejahatan kemanusiaan.
"Saya minta KP2MI dan polisi membentuk satgas khusus untuk membongkar sindikat jaringan tersebut. Jangan dianggap ringan kasus tersebut, karena merupakan kejahatan kemanusiaan," ujarnya.
Yahya juga meminta KP2MI dan kepolisian memperketat pengawasan di pintu keberangkatan ke luar negeri guna mencegah pengiriman PMI untuk tujuan yang tidak sesuai dengan pekerjaan resmi.
Dia mendorong pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri secara resmi dan aman.
"Saya minta KP2MI dan polisi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bekerja di luar negeri secara resmi dan aman," tuturnya.
Yahya turut meminta tokoh agama dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi. Masyarakat juga perlu diingatkan agar waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar.
"Libatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dalam melakukan edukasi. Ajak warga waspada terhadap ajakan bekerja di luar dengan iming-iming gaji yang besar," pungkasnya.
Sebelumnya, polisi mengungkap dugaan praktik perekrutan 22 pria asal Indonesia untuk diberangkatkan ke Rusia sebagai tentara bayaran. Para korban awalnya dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan puluhan juta rupiah.
Mereka ditawari bonus penandatanganan kontrak sebesar 10.000 dolar AS atau sekitar Rp163 juta. Selain itu, mereka dijanjikan gaji bulanan mencapai 3.000 dolar AS atau setara Rp49 juta.
Namun, tujuan sebenarnya dari perekrutan tersebut baru diketahui setelah para korban dikumpulkan di sebuah penginapan di Bogor.
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung menjelaskan, perekrutan dilakukan melalui media sosial. Para korban awalnya ditawari pekerjaan di bidang konstruksi, pertanian buah, dan sejumlah profesi lainnya.
Setelah tiba di Bogor, mereka justru diberi tahu bahwa akan diberangkatkan ke Rusia sebagai tentara bayaran.
Editor: Rizky Agustian