Yenny: Intoleransi Bisa Diatasi dengan Mengurangi Ketimpangan Ekonomi-Sosial

JAKARTA, iNews.id - Direktur Wahid Foundation (WF) Yenny Zannuba Wahid mengatakan hasil riset dan survei yang dilakukan Wahid Foundation (WF) mencatat, salah satu faktor utama penyebab intoleransi adalah perasaan terpinggirkan dan terampas dari kehidupan sosial, politik atau ekonomi.

Misalnya, penilaian atau perasaan di lingkungan sebagian umat Islam Indonesia bahwa ekonomi orang Islam lebih buruk, muslim diperlakukan tak adil, atau suara non-Muslim lebih berpengaruh dibanding umat Islam.

Trump akan Sita Semua Kapal Tanker Pembawa Minyak Venezuela Tanpa Izin AS

“Bisa dipahami jika perasaan semacam ini dapat kian membesar lewat informasi berisi berita palsu atau ujaran-ujaran kebencian yang beredar di media sosial. Apalagi masih dijumpai ketimpangan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Di sinilah perusahaan media sosial dan pers berperan besar dalam mengurangi intoleransi,” kata Yenny Zannuba Wahid dalam diskusi bertajuk “Peran Media Memperkuat Toleransi” di Rumah Pergerakan Gus Dur di Jalan Taman Amir Hamzah, Kamis (9/5/2019).

Yenny menyebutkan, hasil Survei Nasional tren toleransi di kalangan perempuan Muslim Indonesia 2017, lembaga ini mencatat sebanyak 14,8 persen responden mengalami perasaan terdeprivasi, sekitar 24 juta muslim jika diproyeksikan dengan 164 juta pemilih muslim di Tanah Air.

“Jumlah mereka yang netral, artinya antara merasa terdeprivasi atau tidak, lebih banyak lagi. 57,5 persen atau sekitar 94 juta muslim. Masih dalam laporan yang sama, penilaian terhadap ekonomi nasional-termasuk terhadap kondisi keagamaan dan penegakan hukum, juga menjadi salah satu faktor paling berpengaruh meningkatkan risiko tindakan radikalisme, atau aksi-aksi untuk mendukung atau berpartisipasi dalam tindakan kekerasan,” papar Yenny.

Putri kedua Gus Dur itu menuturkan, intoleransi juga menjadi efektif karena praktik politisasi identitas atau bahkan politisasi kebencian terhadap kelompok yang berbeda.

Politisasi yang dimaksud di sini adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan identitas agama, keyakinan, orientasi seksual, gender, atau pilihan politik sebagai kapital politik oleh suatu kelompok, institusi, atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan.

“Seperti dilaporkan sejumlah lembaga, praktik-praktik penyebaran berita palsu dan yang berisi kebencian banyak bermunculan menjelang Pilpres 2019, bahkan terus berlanjut hingga hari ini,” katanya.

Praktik-praktik semacam ini, lanjut Yenny, bukan hanya menyasar pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin, tetapi juga Prabowo- Sandiaga Uno. Tak bisa dibantah, politisasi semacam ini bakal makin memperkuat segregasi, menanamkan ketidaksukaan terhadap kelompok yang berbeda, dan menyusutkan rasa solidaritas, persaudaraan, dan kohesi sosial.

Sejauh ini, lanjut Yenny, faktor-faktor pemicu intoleransi itu menjadi perhatian lembaga ini. Perasaan teralienasi dan terampas dalam isu ekonomi misalnya direspons dengan mengembangkan Program Desa Damai.

Program itu diharapkan bisa menjadi salah satu jawaban atas menguatnya intoleransi dan radikalisme yang juga menyebar hingga desa. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas perempuan dan pemberdayaan ekonomi.

Pendekatan ini memberi kesempatan masyarakat memperkuat rasa persaudaraan dan kepercayaan melalui forum-forum yang dikembangikan. Saat ini WF memiliki 9 desa yang mendeklarasikan sebagai desa damai; mendorong lebih dari 1.000 kelompok perempuan usaha kecil, meningkatkan kapasitas lebih dari 2.000 perempuan dampingan Desa Damai.

Selain itu WF juga memiliki Koperasi Cinta Damai (Kocida) dengan omset yang dikelola hingga hampir 1 milyar. Untuk menyasar pelajar dan lingkungan pendidikan, WF mengembangkan Program Sekolah Damai di 20 sekolah negeri di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Program ini berhasil melibatkan 60 kepala sekolah dan 60 guru agama Islam, 180 pengurus rohis dari 20 sekolah, dan menyasar lebih dari 4.000 pelajar di empat provinsi tersebut. Sekolah Damai bertujuan untuk menguatkan toleransi dan mengimplementasikan sistem pencegahan intoleransi.

Editor: Kastolani Marzuki