Yusril Akui Prabowo Boleh Pilih Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra, Ini Aturannya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada larangan bagi Presiden Prabowo Subianto mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dari Partai Gerindra. Sebab, Gerindra merupakan salah satu partai pengusung utama pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Yusril menjelaskan, calon wakil presiden pengganti Gibran harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Cerita Gibran Alami Pergulatan Batin saat Dipinang Prabowo Jadi Cawapres, Akui Berat Kecewakan PDIP

“Kalau kita baca Undang-Undang MD3 memang ada ketentuan seperti itu. Mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai, gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undangnya, ya,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, ketentuan tersebut menjadi dasar dalam proses pengusulan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden kepada MPR. Karena itu, Prabowo dapat berkomunikasi dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pengusungnya pada Pilpres 2024.

Yusril Jelaskan Siapa Wapres Baru Pengganti Gibran: Harus dari Partai Koalisi

“Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3 dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi,” ujarnya.

Meski harus berasal dari partai pengusung, Yusril menegaskan tidak ada ketentuan yang melarang Prabowo mengajukan kader Gerindra. Partai yang dipimpin Prabowo itu merupakan salah satu pengusung utama pasangan Prabowo-Gibran.

“Jadi tidak ada larangan apa pun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri, karena partai Pak Presiden itu adalah partai pengusung utama dalam koalisi. Jadi tidak ada masalah apa-apa mengenai hal itu,” ucap Yusril.

Aturan mengenai pengusulan calon wakil presiden pengganti tercantum dalam Pasal 4 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pasal tersebut menyebut dua nama calon wakil presiden merupakan prakarsa Presiden dan harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya.

Sementara itu, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih MPR. Proses pemilihan tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari.

Yusril mengatakan, proses pengisian jabatan wakil presiden saat ini sedang dipersiapkan. MPR membutuhkan waktu tiga hari untuk menggelar rapat dan menyampaikan surat resmi kepada Presiden mengenai kekosongan jabatan tersebut. Setelah menerima surat, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.

Dia berharap seluruh tahapan pemilihan pengganti Gibran dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.

Diketahui, koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 terdiri atas sembilan partai politik. Empat di antaranya memiliki kursi di DPR, yakni Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. Sementara lima partai lainnya adalah PSI, PBB, Gelora, Partai Garuda dan PRIMA.

Editor: Reza Fajri