Yusril dan Menhan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Singgung Perang Siber dan AI
JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bertemu Menteri PertahananSjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Keduanya membahas rencana perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Yusril mengatakan, Sjafrie berharap dirinya dapat membantu mempercepat persiapan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tersebut. Terlebih, UU Pertahanan Negara itu disusun ketika dirinya menjabat Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Dia menjelaskan, pembahasan RUU tersebut di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Menurut Yusril, perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun terakhir.
"Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," ujarnya.
Yusril menambahkan, kebutuhan revisi tersebut juga sejalan dengan perkembangan regulasi di bidang pertahanan. Undang-Undang tentang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan sehingga UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan tersebut membahas calon wakil presiden (cawapres), Yusril membantahnya sambil berkelakar.
"Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya," ucapnya.
Yusril juga memastikan pertemuan tersebut tidak membahas persoalan dugaan penyadapan maupun makar. Menurutnya, Sjafrie memahami bahwa penanganan perkara tersebut merupakan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum.
Editor: Donald Karouw