Yusril Respons Gibran Mau Buktikan Ijazah Asli di PTUN: Gak Ada Gunanya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada gunanya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, perkara terkait persoalan tersebut telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).

Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait persoalan ijazah Gibran sudah bersifat final. Menurutnya, tidak ada lagi celah hukum bagi Gibran untuk mengajukan pembuktian melalui jalur pengadilan dengan materi perkara yang sama.

Baca Juga

Gibran Niat Mundur, Anggota DPR Tegaskan Wacana Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Tetap Jalan

"Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Gibran Siapkan PK Lawan Putusan MA yang Batalkan Suket Ijazah SMA

Yusril menegaskan, Gibran juga tidak bisa mengajukan upaya hukum karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

"Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan, yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana, betul, beliau tergugat intervensi. Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Baca Juga

PDIP Heran Gibran Niat Mundur tapi Ingin Buktikan Ijazah di PTUN: Mau Ulur Waktu

Saat ditanya mengenai pernyataan Gibran yang akan membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN, Yusril kembali menegaskan langkah tersebut tidak akan berguna karena substansi perkara sudah diputus MA.

"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," tegasnya.

Baca Juga

Gibran Hormati Kritik, Tak Ingin Polemik Ijazah Jadi Persoalan Politik Berkepanjangan

Yusril menambahkan, pembuktian mengenai keabsahan dokumen harus dilakukan melalui forum pengadilan. Sementara itu, jika ingin memberikan penjelasan di luar pengadilan, Gibran bisa menyampaikannya melalui media sosial.

"Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja," katanya.

Baca Juga

Gibran Bicara Pertemuan dengan Prabowo: Pak Presiden Sudah Seperti Ayah Saya Sendiri

Sebelumnya, Yusril juga menjelaskan putusan MK dan MA tidak secara otomatis menggugurkan status Gibran sebagai Wakil Presiden. Selama tidak mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, Gibran tetap menjabat sebagai Wapres.

"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden.

Yusril menyebut, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, surat pengunduran diri harus disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Selanjutnya, MPR akan menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. MPR kemudian menggelar pemilihan dalam waktu paling lambat 60 hari sejak menerima surat dari Presiden.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu," jelasnya.

Yusril mengaku telah memberikan penjelasan kepada Prabowo mengenai implikasi hukum dari putusan MK dan MA tersebut.

"Saya sudah memberikan penjelasan saja, beliau mengerti, ya sudah, gitu kan," pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian