Yusril Sebut Gaya Mundurnya Gibran Mirip dengan Berhentinya Soeharto

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hampir sama dengan pernyataan berhenti Presiden ke-2 Soeharto pada 1998. Menurutnya, surat pengunduran diri Gibran tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Yusril menjelaskan, dalam surat yang disampaikan kepada MPR, Gibran secara tegas menyatakan berhenti sebagai wakil presiden atas kemauannya sendiri.

Baca Juga

Yusril Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Bukan Permohonan, Tak Perlu Disetujui MPR

"Menurut pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dia menegaskan, pernyataan berhenti tersebut merupakan keputusan Gibran secara pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak lain yakni MPR.

Baca Juga

Breaking News! Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran: Beliau Tunjukkan Sikap Negarawan

"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya.

Yusril mengatakan, MPR selanjutnya perlu menggelar sidang untuk menyatakan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden. Setelah itu, MPR akan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon wakil presiden.

Kedua nama tersebut nantinya akan dipilih oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

"Jadi, supaya proses ini berjalan konstitusional, cepat dan tidak lambat-lambat, jadi MPR sebenarnya tentu akan mengadakan sidang dalam waktu yang dekat ini untuk menyatakan terjadi kevakuman atau kekosongan Wakil Presiden, dan MPR secara resmi memberitahukan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden disertai dengan persyaratan-persyaratannya untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari," katanya.

Mengenai alasan pengunduran diri Gibran, Yusril enggan mengungkapkan secara terperinci. Dia hanya menyebut keputusan tersebut dilatarbelakangi alasan pribadi dan suara-suara yang berkembang di tengah masyarakat.

"Jadi alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri," ujarnya.

Yusril juga menegaskan, pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden Prabowo bukan untuk penyerahan dua nama calon wakil presiden. Pertemuan tersebut sebatas konsultasi mengenai mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran.

Dia menambahkan, pemilihan pengganti Gibran tidak dilakukan melalui pemilu langsung oleh rakyat maupun melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses pemilihan sepenuhnya menjadi kewenangan MPR.

Editor: Reza Fajri