Yusril Sebut Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lagi untuk Buktikan Keabsahan Ijazah

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Wakil PresidenGibran Rakabuming Raka tidak memiliki jalur hukum lagi untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui pengadilan. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah bersifat final.

Yusril menjelaskan, putusan MK tidak menyediakan upaya hukum lanjutan. Sementara putusan MA juga telah berkekuatan hukum final karena Gibran bukan pihak dalam perkara sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

Baca Juga

Gibran Sampaikan Niat Mundur, Rumah Dinas Wapres di Menteng Terpantau Sepi

"Membuktikan itu kan di pengadilan. Pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan. Nah, kalau pengadilan itu sudah bersifat final, kan hanya satu-satunya jalan mengajukan PK. Putusan MK tidak ada PK," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Dia menegaskan, Gibran tidak dapat mengajukan PK atas putusan MA karena tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang dimaksud.

Baca Juga

Golkar Respons Gibran Mau Mundur dari Wapres: Harusnya Disampaikan Terbuka ke Publik

"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan beliau bukan pihak," katanya.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa MA telah memutuskan membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada 2019. Putusan tersebut juga memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut.

Baca Juga

Suasana Terkini Istana Wapres usai Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo

Menurut Yusril, putusan MA itu berpotensi memengaruhi gugatan yang saat ini bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebab, objek sengketa dalam gugatan tersebut sama dengan objek yang telah diputus MA.

"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu, apalagi yang mau disengketakan?" ujarnya.

Baca Juga

Momen Gibran Dampingi Prabowo Beri Gelar Pahlawan Nasional usai Ajukan Niat Mundur

Yusril memperkirakan PTUN Jakarta berpotensi menghentikan perkara tersebut apabila objek sengketa sudah tidak ada lagi setelah putusan MA dilaksanakan.

Di sisi lain, Yusril mengaku belum menerima konfirmasi langsung mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Dia mengaku baru mendengar informasi bahwa Gibran meminta waktu kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.

Baca Juga

Siap Mundur dari Wapres, Gibran Minta Prabowo Beri Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah

"Saya belum mendapat kabar langsung dari Pak Presiden dan juga belum dapat kabar dari Pak Mensesneg, mungkin sebentar lagi saya ketemu beliau-beliau itu ya. Saya akan mendapat kepastian apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Pak Wapres ketika berkunjung ke tempat kediaman Pak Presiden pada hari ini," katanya.

Yusril menambahkan, pembuktian keabsahan ijazah di luar pengadilan hanya dapat dilakukan melalui pembicaraan personal. Namun, dia menilai persoalan tersebut merupakan masalah hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan.

"Jadi sebenarnya kalau untuk membuktikan di luar pengadilan, ya barangkali hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi. Tapi masalah ini bukan masalah pribadi, ini adalah masalah hukum. Dan masalah hukum itu harus diputuskan oleh pengadilan, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final," tuturnya.

Editor: Donald Karouw