Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Bentuk Satgas Kasus Penyadapan, Percayakan ke Bareskrim

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, penanganan kasus tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Bareskrim Polri.

Yusril mengatakan, Presiden Prabowo telah memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri untuk menyelidiki dan menyidik dugaan penyadapan yang memiliki indikasi tindak pidana makar.

Baca Juga

Dasco Ungkap Pertemuan Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri Bahas Kasus Penyadapan

"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," ujar Yusril di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Dia menjelaskan, penyidikan kasus tersebut telah berjalan selama beberapa hari. Bareskrim juga terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat.

Baca Juga

10 Mantan Kapolri Temui Prabowo, Bahas Isu Internal Polri hingga Dukung Penegakan Hukum

"Itu sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu oleh Bareskrim. Dan sudah beberapa kali juga, baik Bareskrim, saya, maupun Mensesneg menyampaikan ke publik tentang perkembangan peristiwa ini," katanya.

Yusril menyebut, empat jenderal polisi yang menjadi tersangka, yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi, disangkakan dengan pasal tindak pidana makar.

Baca Juga

DPR Usul Presiden Prabowo Terbitkan Perppu Penyadapan: Ini Tindak Pidana Sangat Ekstrem

Pasal yang dimaksud yakni Pasal 191, 192, dan 193 KUHP. Menurut Yusril, penetapan sangkaan tersebut dilakukan setelah penyidik mengumpulkan dan mendalami alat bukti.

"Penyidikan ini kan berkembang terus. Malam-malam saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan. Dan besoknya baru kami bisa memastikan ini ada indikasi tindak pidana makar sesuai dengan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP," katanya.

Baca Juga

Habiburokhman: Ada Sosok Besar Ambil Keuntungan Penyadapan Prabowo

Dia menegaskan, dugaan tindak pidana makar tidak bisa disimpulkan tanpa didukung alat bukti yang cukup kuat. Karena itu, penyidik terlebih dahulu melakukan penelusuran untuk memastikan unsur pidana dalam perkara tersebut.

Yusril menyebut, hasil pendalaman sementara menunjukkan dugaan penyadapan tersebut bukan sekadar intersepsi elektronik biasa, melainkan mengarah pada tindak pidana makar.

Baca Juga

Daftar Lengkap 10 Mantan Kapolri yang Bertemu Prabowo di Hambalang, Tak Ada Idham Azis

"Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan/intersepsi elektronik biasa, tapi mengarah kepada tindak pidana makar," ucapnya.

Menurut Yusril, penyadapan terhadap Presiden memiliki dimensi hukum berbeda dibandingkan penyadapan terhadap masyarakat biasa. Hal itu karena tindakan tersebut berkaitan dengan kedudukan, keselamatan, dan martabat kepala negara.

"Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden! Presiden itu primus inter pares, melekat jabatan dan martabatnya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap penyadapan biasa. Harus dicari kaitannya dengan pasal makar (Pasal 191-193 KUHP), yaitu melumpuhkan Presiden atau membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril memastikan Bareskrim masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami perkara tersebut.

Dia juga menegaskan pemerintah tidak akan membentuk tim penyidik baru karena penanganan kasus sudah berada di bawah kewenangan Bareskrim Polri.

"Saat ini pendalaman terus dilakukan Bareskrim, alat bukti terus dihimpun, saksi-saksi diperiksa. Kami percaya Bareskrim menjalankan tugas secara profesional. Tidak ada tim penyidik baru dari pemerintah," ujarnya.

Editor: Donald Karouw