Zulhas soal Isu Reshuffle Kabinet: Terserah Presiden, Mau Tanggal 19 atau 20 Hak Beliau

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas) merespons isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. Dia menyatakan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Reshuffle itu haknya presiden, kan beliau punya hak prerogatif," kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

Baca Juga

UEA Cegat 278 Rudal Balistik dan 1.540 Drone sejak Awal Serangan Iran

Dia menyinggung kemungkinan reshuffle kabinet terjadi pada 19 atau 20 Agustus 2024. 

Baca Juga

Jokowi Dikabarkan Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Menteri yang Diganti sejak 2014-2024

"Terserah kepada presiden, mau reshuffle tanggal 19, tanggal 20 hak beliau ya, hak prerogatif presiden," kata Zulhas.

Sebelumnya, Istana menyatakan tidak ada agenda reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (14/8/2024) ataupun Kamis (15/8/2024). Pernyataan itu menjawab isu perombakan kabinet yang belakangan mencuat.

Baca Juga

PDIP Akui Sudah Dengar Kabar Kadernya Kena Reshuffle, dari Yasonna hingga Bintang

"Tidak ada rencana atau tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024 seperti isu yang beredar," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Jokowi mengatakan reshuffle dilakukan jika dirasa perlu. Pernyataan itu menanggapi isu yang berkembang beberapa hari terakhir.

Baca Juga

Jokowi soal Reshuffle Pekan Ini: Saya Masih Punya Hak Prerogatif 

"Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan," kata Jokowi usia meninjau lapangan latihan PSSI di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Dia menegaskan masih memiliki hak prerogatif sebagai presiden untuk merombak kabinet.

Baca Juga

Menkumham Yasonna Laoly Dikabarkan Kena Reshuffle, Ini Kata PDIP

"Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi.

Diketahui, salah satu nama yang diisukan diganti ialah Yasonna Laoly. Politikus PDIP itu dikabarkan bakal didepak dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Editor: Rizky Agustian