Dampak PPN 12 Persen dan Opsen, Mitsubishi Bakal Naikkan Harga Mobil mulai Februari 2025

JAKARTA, iNews.id - Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berimbas pada harga mobil. Kondisi ini dirasakan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI).

Terkait kebijakan tersebut, mereka akan melakukan penyesuaian harga untuk semua model mobil di Indonesia. Termasuk model terbaru Mitsubishi Xforce Ultimate DS.

Baca Juga

10 Mobil Listrik Terlaris di Indonesia sepanjang 2024, Merek Baru Mendominasi

“Memang Xforce termasuk yang terkena PPN dan opsen, sehingga rencananya akan dilakukan kenaikan harga mulai 1 Februari untuk kendaraan-kendaraan (Mitsubishi) termasuk Xforce,” ujar Director of Sales and Marketing Division PT MMKSI Yoshio Igarashi dalam press conference di Jakarta, belum lama ini.

Igarashi menuturkan untuk opsen masih menunggu penetapan di seluruh provinsi. Butuh waktu untuk melakukan penghitungan terhadap dampak opsen ke harga jual mobil baru Mitsubishi.

Baca Juga

Tambah Investasi Rp5 Triliun Suzuki Siap Luncurkan Deretan Mobil Baru di Indonesia, Ini Bocorannya

“Semua provinsi masih melakukan retensi 3 bulan sampai 1 tahun untuk bisa menghitung total tax yang didapatkan karena terkena opsen. Namun, untuk di Jakarta tidak ada opsen sehingga pajaknya tetap sama," katanya. 

Opsen merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). 

Baca Juga

Penjualan Daihatsu Tembus 168 Ribu Unit sepanjang 2024, Ini Mobil yang Jadi Kontributor Terbesar

Ada tiga jenis pajak daerah yang dikenai opsen, yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). 

Baca Juga

IIMS 2025 Bakal Dipanaskan 33 Merek Mobil, Ada 10 Brand Baru Mejeng

Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan opsen pajak bagi para pemilik kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. Dalam beleid dijelaskan, opsen Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan kabupaten/kota atas pokok BBNKB.

Editor: Dani M Dahwilani