Kendaraan Konversi Listrik Rusak Siapa yang Bertanggung Jawab, Apa Ada Garansi?

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah tengah mendorong akselerasi kendaraan listrik. Salah satunya dengan mengizinkan kendaraan konvesional dikonversi ke kendaraan listrik.

Langkah ini seiring dengan telah keluarnya Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tetang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BEV) untuk Transportasi Jalan. Ini kemudian dilanjutkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan mengeluarkan regulasi konversi.

Baca Juga

Deretan Motor Skutik 250 Cc Enak Dipakai Touring, Mana Komunitasnya Paling Solid?

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Caranya dengan mengubah mesin kendaraan lama menjadi motor penggerak dan ditanamkan baterai.

Siapa yang boleh melakukan konversi kendaraan listrik? Kemenhub mengungkapkan konversi dilakukan di bengkel yang telah tersertifikasi Dirjen Kemenhub. Ini berkaitan dengan keselamatan dan legalisasi kendaraan yang telah dikonversi.

Baca Juga

Deretan Harley-Davidson Murah Rp100 Jutaan, Kaget Ada yang Seharga Rp90 Jutaan

Kendaraan konversi juga harus melalui uji tipe dari Kemenhub untuk memastikan dapat beroperasi dengan normal oleh bengkel konversi.

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Utama Menteri Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan pihak yang bertanggung jawab penuh atas kendaraan hasil konversi adalah bengkel yang melakukan konversi.

“Sebelum bisa digunakan, kendaraan hasil konversi akan dipastikan laik jalan oleh Kementerian Perhubungan bahwa kendaraan itu sudah memenuhi syarat keselamatan,” kata Budi saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pekan lalu.

Dia menjelaskan semua prosedur yang diperlukan untuk konvesi sudah dijalankan sepenuhnya. Sementara untuk masalah yang terjadi di masa mendatang merupakan tanggung jawab bengkel konversi.

“Jadi bengkel konversi ini akan berlaku seperti pabrikan. Mereka bisa me-recall kendaraan yang telah dikonversi jika dirasa ada masalah,” ujar Budi.

“Dalam regulasi kan sudah ada persyaratan, sertifikasi, seharusnya sudah tidak ada masalah lagi. Kemudian dari Kemenhub mengecek integrasi sistem, performa kendaraan tadi secera keseluruhan,” katanya.

Budi berharap seluruh bengkel konversi juga memberikan buku panduan yang dapat membantu pemilik kendaraan konversi, baik dalam hal pemakaian maupun melakukan perawatan.

Untuk saat ini, baru tercatat 10 bengkel konversi motor yang tersebar di seluruh Indonesia, dan baru ada 107 motor konversi hasil Litbang ESDM. Sementara untuk mobil, saat ini belum ada satu pun bengkel yang mendaftar untuk sertifikasi.

Regulasi yang baru keluar serta banyaknya peralatan yang perlu dipersiapkan untuk konversi mobil menjadi salah satu penyebab belum ada bengkel yang mendaftar ke Dirjen Kemenhub untuk mendapat sertifikat.

Editor: Dani M Dahwilani