Ketahuan Mainkan Harga, Produsen Motor Listrik Penerima Subsidi Terancam Sanksi

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah memberikan subsidi Rp7 juta untuk pembelian motor listrik dari brand yang sudah terverifikasi. Beberapa syarat harus dipenuhi oleh produsen agar masuk dalam program tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan syarat untuk masuk dalam program subsidi, kendaraan listrik harus dirakit secara lokal, memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen, dan tidak boleh menaikkan harga.

Baca Juga

Deretan PO Bus Andalan Wong Tegal, Ada yang Dibangun Zaman Kemerdekaan Rombak Truk Perang Jadi Bus

Regulasi tersebut tertuang dalam Perturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Di dalamnya tertuang aturan yang mengharuskan perusahaan menyertakan surat pernyataan untuk tidak menaikkan harga penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Dua ke konsumen sebelum pajak daerah, bea balik nama, dan pajak kendaraan bermotor.

Baca Juga

5 PO Bus asal Jepara, Ada yang Berwarna Pink Kini Dikelola Rian Mahendra

Itu berarti, produsen motor listrik yang telah terdaftar dalam program bantuan pemerintah, tidak boleh memainkan harga jual sejak ditetapkan sebagai peserta. Selain itu, tidak boleh melakukan perubahan komponen produksi yang mengakibatkan penurunan nilai TKDN menjadi kurang dari persyaratan yang telah ditetapkan.