Dinilai Provokatif, Mimbar Rakyat Roy Suryo Cs Ditolak Warga Boyolali

BOYOLALI, iNews.id – Rencana Mimbar Rakyat oleh Rumah Juang Demokrasi di Dukuh Karang Mojo, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mendapat penolakan keras dari warga setempat, Senin (27/10/2025). 

Penolakan ini dipicu kekhawatiran acara yang digagas Roy Suryo Cs yang salah satunya membahas isu ijazah Jokowi tersebut berbau provokatif dan dapat memecah belah kerukunan antarwarga.

Aksi penolakan oleh ratusan warga setempat sudah dilakukan sejak sehari sebelumnya, yakni pada Minggu (26/10/2025).

"Penolakan kegiatan mimbar rakyat [dilakukan] karena warga setempat juga merasa resah dengan kegiatan itu sehingga ikut andil dalam penolakan kegiatan mimbar rakyat," ujar salah satu perwakilan warga dilansir dari YouTube Official iNews, Senin (27/10/2025).

Menindaklanjuti keresahan warga, Pemerintah Desa Sawahan, yang dipimpin oleh Kepala Desa Suroto, secara resmi mengeluarkan surat penolakan dan memohon intervensi dari Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) Kabupaten Boyolali. 

"Kami selaku Pemerintah Desa Sawahan memohon kepada Muspida Kabupaten Boyolali untuk bisa menghentikan acara tersebut dikarenakan dikhawatirkan bisa memecah belah kerukunan dan persatuan di antara warga," demikian bunyi surat yang dikeluarkan Pemdes.

Kegiatan Mimbar Rakyat yang rencananya diadakan pada 27 dan 28 Oktober 2025, ini diketahui diselenggarakan oleh Rumah Juang Demokrasi. 

Warga Desa Sawahan menuding bahwa kegiatan yang akan diadakan tersebut bermuatan politik provokatif.

"Yang jelas untuk penolakannya ini sudah kami lakukan sejak kemarin. Kegiatan ini berbau provokatif dan pecah belah rakyat yang ada di bawah," kata perwakilan warga.

Bahkan, ada warga yang menuding bahwa gerakan ini didalangi oleh "orang-orang yang sakit hati" dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. 

"Yang setahu saya ini adalah dari gerakan orang-orang yang sakit hati... yang jelas adalah untuk berkaitan dengan kegiatan ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah".

Terkait adanya penolakan tersebut, pihak kepolisian dari Polres Boyolali bersama Polsek Ngemplak langsung menerjunkan personel untuk mengamankan lokasi.

“Kami melaksanakan kegiatan pengamanan untuk memastikan tidak terjadi gesekan antara peserta acara maupun warga masyarakat sekitar Sawahan. Polres Boyolali mengerahkan kurang lebih 80 personel untuk kegiatan pengamanan ini,” kata Kapolsek Ngemplak, AKP Widarto.