Kemenpora Gandeng Kejagung, Operasi Besar Bersihkan Tata Kelola Olahraga Nasional Dimulai!

JAKARTA, iNews.id – Kemenpora resmi menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia dalam gerakan besar membersihkan tata kelola olahraga nasional. Kolaborasi itu ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Wisma Kemenpora, Jakarta, Senin (24/11/2025), sebagai langkah memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor olahraga.

Acara tersebut dihadiri Menpora Erick Thohir dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Erick menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kejagung merupakan bagian dari komitmen Kemenpora menjalankan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menciptakan tata kelola olahraga yang bersih dan kredibel.

"Beberapa program strategis yang sedang dilakukan oleh kami sesuai dengan tentu visi Bapak Presiden patut dijaga, diawasi, dan dibimbing," kata Erick kepada awak media, termasuk iNews Media Group.

Erick menambahkan, kerja sama ini lahir dari banyak pertimbangan teknis. Salah satunya adalah perbedaan kebutuhan persiapan di tiap cabang olahraga (cabor) yang membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur. “Banyak tolak ukur yang tadi saya sampaikan, misalnya mengenai perbedaan dari persiapan untuk masing-masing cabor,” paparnya.

Selain itu, Erick menegaskan pentingnya kontrol terhadap proyek pembangunan fasilitas olahraga. Menurutnya, peran Kejagung sangat diperlukan untuk membantu mengawasi prosesnya agar tidak terjadi penyimpangan. 

“Saya rasa ini semua niat baik. Kita tadi Pak Jaksa Agung bicara tidak boleh curiga. Tetapi kadang-kadang, tadi beliau sampaikan dalam prosesnya itu kan suka ada godaan. Nah itulah yang kita jaga,” jelasnya.

Di sisi lain, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa kerja sama ini bukan ritual seremoni, melainkan komitmen nyata. Dia menyebut pendampingan Kejagung akan berjalan aktif untuk memastikan program Kemenpora dapat dijalankan tanpa hambatan hukum. 

“Penandatanganan kerja sama antara Kejagung dan Kemenpora, kepemudaan dan olahraga adalah tanggung jawab kita bersama. Kewajiban bagi kami melakukan pendampingan. Kita saling ingatkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Burhanuddin menekankan bahwa Kemenpora harus bisa bekerja dengan tenang karena Kejagung bersiap menangani potensi persoalan hukum. 

“Dengan MoU, kewajiban kami melakukan pendampingan, sehingga Kemenpora bisa menjalankan fungsinya dengan tenang. Kalau ada masalah hukum biar kami yang menangani,” kata Burhanuddin.

Dia berharap kolaborasi ini menghasilkan tata kelola olahraga yang bersih dan transparan. Burhanuddin menegaskan komitmen Kejagung dalam mendampingi Kemenpora hingga tujuan reformasi tata kelola benar-benar tercapai. 

“Dan ini kami akan lakukan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan pemerintah. Mewujudkan bahwa adanya pemerintahan yang bersih. Itu dapat kita lakukan,” pungkasnya.