Komisi Reformasi Polri: Presiden Sangat Setuju Kompolnas Diperkuat, Pengawasan Lebih Efektif

JAKARTA, iNews.id - Komisi Percepatan Reformasi Polri rampung bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Sejumlah rekomendasi terkait reformasi Polri disampaikan ke Prabowo.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, salah satu rekomendasi yang diberikan yakni penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Usulan itu pun disetujui Prabowo.

"Sebagai hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukan penguatan Kompolnas," ujar Jimly.

Dia mengatakan, keanggotaan Kompolnas juga akan dirombak, bukan lagi ex officio seperti saat ini. Menurut dia, komisioner Kompolnas nantinya bersifat independen.

Jimly menuturkan, hal ini diperlukan agar fungsi pengawasan yang dilakukan Kompolnas terhadap Polri lebih efektif.

"Disepakati dia (Kompolnas) independen, sehingga fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi lebih efektif untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang," kata Jimly.

Sebelumnya, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengungkapkan laporan hasil kerja pihaknya dimuat dalam 10 buku tebal.

"Ada 10 buku tebal-tebal gitu ya, yang delapan verbatim suara-suara masyarakat dan rencana Polri sendiri, kemudian yang dua halaman itu resume. Gitu aja," kata Mahfud.

Sementara itu Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri lainnya, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pihaknya telah merampungkan kerjanya sekitar dua bulan lalu.

"Ada laporan setebal 3.000 halaman, ada 300 halaman, ada yang cuma 3 halaman. Jadi bisa dibaca oleh Pak Presiden secara singkat sehingga dapat dipahami dengan baik oleh beliau (Prabowo)," kata Yusril.