KTNA Kecam Demo di Kantor Agrinas Palma: Setop Jual Nama Masyarakat Riau

JAKARTA, iNews.id - Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pencatutan nama organisasinya dalam aksi demonstrasi di Kantor Pusat PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). KTNA menduga aksi tersebut ditunggangi oknum massa bayaran dan bermuatan premanisme.

Ketua KTNA, Abdul Gani prihatin dengan adanya pihak yang diduga memanfaatkan nama dan kepentingan masyarakat Riau untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

"Siapa pun boleh melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, tapi yang memprihatinkan apabila ditunggangi alias dilakukan oleh oknum yang dibayar. Apalagi oknum ini sudah jelas terkait dengan premanisme yang mengatasnamakan masyarakat Riau," ujar Gani dalam siaran persnya, Rabu (2/9/2026).

Gani menyayangkan apabila nama dan kepentingan masyarakat digunakan sebagai tameng untuk menjalankan agenda tertentu.

"Kami sangat menyayangkan apabila nama dan kepentingan masyarakat justru diduga digunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ujarnya.

Dia menegaskan KTNA merupakan perwakilan masyarakat tani yang selama ini mengelola lahan secara legal di lapangan. Karena itu, KTNA menolak tindakan yang dinilai manipulatif dengan mengatasnamakan masyarakat Riau.

"Setop mengatasnamakan masyarakat Riau untuk kepentingan segelintir oknum, kami tidak rela nama masyarakat dijual, diperalat, atau dijadikan tameng untuk kepentingan pihak tertentu," katanya.

Gani kemudian meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait dugaan penggunaan jasa preman dalam aksi tersebut.

"Kami meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat," ujar Gani.

Di sisi lain, KTNA menyatakan dukungan kepada Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan Agrinas Palma Nusantara. Sosok tersebut dinilai konsisten menjaga integritas, membela kepentingan rakyat, serta mencari solusi yang berkeadilan di lapangan.

"Jangan biarkan masyarakat Riau dijadikan alat oleh oknum dan mafia kepentingan. Yang benar-benar memperjuangkan masyarakat harus dilindungi, sementara pihak yang terbukti memperalat masyarakat harus diproses sesuai hukum," ujar Gani.

KTNA juga meminta presiden menepati komitmen dalam mengutamakan kesejahteraan kelompok tani. Selain itu, pemerintah diminta memberantas praktik premanisme dan mafia korupsi dalam penguasaan lahan ilegal.

"Masyarakat Riau bukan komoditas. Nama masyarakat bukan untuk diperjualbelikan. Agrinas harus dijaga agar tetap berpihak kepada kepentingan negara dan masyarakat. Tolong Bapak Presiden berantas secara tegas premanisme dan oknum-oknum yang terlibat korupsi penguasaan lahan secara ilegal yang merugikan negara ini," pungkasnya.