Menkeu Purbaya Tak Perpanjang Pencegahan Tutut Soeharto ke Luar Negeri

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak memperpanjang surat pencegahan bepergian ke luar negeri yang menargetkan Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto. Sebagai informasi, Tutut dicegah ke luar negeri dalam rangka pengurusan piutang negara.

Keputusan pencegahan itu dikeluarkan Sri Mulyani dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

"Yang jelas itu nggak akan kita ubah. Tadi kan ada expired time-nya kan? Kita nggak akan perpanjang kira-kira," ujar Purbaya usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025) malam.

Purbaya menambahkan, tidak ada alasan untuk memperpanjang pencegahan tersebut. Sebab, ia menilai Tutut tidak akan lari ke mana-mana.

"Kalau dia juga orang sini, mau lari ke mana dia?" ungkap dia.

Sebelumnya, Purbaya juga mengonfirmasi bahwa gugatan Tutut terhadap Kemenkeu telah dicabut. Gugatan itu sebelumnya terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Materi Gugatan tersebut terkait dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Keputusan yang dibuat saat Sri Mulyani itu menyatakan Tutut sebagai penanggung utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada (PT CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatama Persada (PT CBMP) karena dikaitkan memiliki utang kepada negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menyentil kinerja Satgas BLBI. Dia menilai satgas tersebut terlalu banyak berjanji namun minim hasil.

"Saya pikir kata orang, ada yang lapor ke saya, itu Satgas itu over promise. Dalam pengertian janji kebanyakan, tapi yang didapat juga nggak banyak. Akhirnya menimbulkan kegagalan," jelas Purbaya.

Adapun Purbaya berencana mengkaji ulang kinerja satgas tersebut. Jika dinilai hanya menimbulkan keributan tanpa hasil signifikan, Purbaya tidak ragu untuk membubarkannya.

"Kalau memang cuma menimbulkan keributan, nggak usah. Kita fokus ke depan, bangun ekonomi, kaya bareng," pungkasnya.