Menpora Erick Thohir Buka Peluang Dialog dengan IOC Soal Sanksi untuk Indonesia

JAKARTA, iNews.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menegaskan pemerintah tidak menutup pintu komunikasi dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) terkait empat keputusan hukuman terhadap Indonesia. Dia menegaskan, pemerintah siap berdialog dan mencari solusi diplomatis agar hubungan Indonesia dengan komunitas olahraga internasional tetap terjaga.

Pernyataan tersebut disampaikan Erick Thohir di Gedung Kemenpora, Jakarta, Jumat (24/10/2025) siang. Dalam keterangannya, dia menyebut bahwa situasi ini masih terbuka untuk dibicarakan secara konstruktif bersama IOC. 

“Tentu ini hal yang saya rasa bukan tidak bisa menjadi bahan pembicaraan. Karena beberapa case di dunia, kesempatan berdiskusi dengan IOC terbuka. Nah karena itu saya mendukung penuh, sebagai kementerian olahraga, kepada KOI (Komite Olahraga Indonesia) untuk membuka pembicaraan, berdiskusi untuk mencari jalan keluar. Jadi ini masih dalam pembicaraan,” ujarnya.

Empat keputusan Dewan Eksekutif IOC (EB IOC) itu muncul setelah pemerintah Indonesia menolak visa enam atlet senam asal Israel yang dijadwalkan tampil pada Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, pada 19–25 Oktober 2025. Federasi Senam Israel yang tidak terima kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), namun permohonan tersebut ditolak.

EB IOC kemudian menindaklanjuti kasus itu dengan mengeluarkan sanksi, salah satunya berupa imbauan kepada semua federasi olahraga internasional untuk tidak menggelar turnamen di Indonesia. Meski begitu, Erick menegaskan bahwa keputusan IOC tidak akan memengaruhi semangat Indonesia untuk terus berperan aktif dalam olahraga dunia.

“Kami di Kemenpora, sebagai wakil Pemerintah Indonesia, berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional,” kata Erick dalam rilis resmi Kemenpora, Kamis (23/10/2025).

Erick menjelaskan, langkah pemerintah sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan pentingnya menjaga keamanan nasional dan ketertiban dunia. “Langkah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta kewajiban Pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” sambungnya.

Lebih lanjut, Erick memastikan sanksi IOC tidak akan menghambat program olahraga nasional. Kemenpora tetap melanjutkan blueprint olahraga Indonesia, termasuk partisipasi di berbagai ajang besar seperti SEA Games, Asian Games, Youth Olympic, dan Olimpiade. 

“Tentu kami sebagai Kemenpora menjalankan blueprint kami, yaitu ada event-event yang kita ikuti, SEA Games, Asian Games, mungkin Youth Olympic, Olimpiade, tetap kita harus ada blueprint-nya,” jelasnya.

Selain itu, dia menyebut pemerintah tetap berkomitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk fokus pada 17 cabang olahraga unggulan nasional. Erick juga meminta dukungan publik agar tidak termakan isu bahwa Indonesia dibekukan dari kompetisi internasional. 

“Apalagi pemerintah pusat, bapak presiden meminta kita sudah harus fokus ke 17 cabor unggulan. Ini yang kita mohon dukungan media jangan sampai kita seakan-akan kita dibekukan tak bisa mengirim atlet. Kita masih melakukan pengiriman atlet,” tegasnya.

Erick menambahkan, olahraga harus tetap menjadi sarana diplomasi dan simbol kebanggaan nasional di panggung dunia. “Indonesia akan terus berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia, sehingga olahraga Indonesia dapat menjadi duta dan cerminan kedigdayaan bangsa di mata dunia,” pungkasnya.

Sikap terbuka Erick Thohir menjadi sinyal positif bahwa pemerintah Indonesia tetap mengedepankan diplomasi dan semangat fair play. Meski dihukum IOC, Indonesia tidak menutup diri, justru menunjukkan komitmen menjaga prinsip olahraga yang damai dan berdaulat.