Menteri KKP Trenggono Bentuk Satgas Berantas Penyelundupan Lobster, Bidik Potensi Rp17,9 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memprediksi potensi ekonomi benih bening lobster (BBL) Indonesia mencapai 1 miliar dolar AS atau setara Rp17,9 triliun per tahun. Potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, salah satunya karena tingginya praktik penyelundupan benih lobster ke luar negeri.

Trenggono menyebut, Indonesia memiliki potensi hampir 500 juta ekor BBL setiap tahun. Jika dikelola dengan baik, potensi tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi industri budi daya lobster sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

"Indonesia memiliki potensi BBL yang begitu besar. Kalau menurut catatan, kurang lebih hampir 500 juta ekor. Tapi menurut pandangan saya, kalau setiap tahun 500 juta, mestinya lebih dari itu. Ini adalah sebuah kekayaan alam laut kita yang sangat luar biasa, yang secara terus terang sampai hari ini kita belum bisa manfaatkan dengan baik," kata Trenggono dalam kegiatan Kick-Off Satgas P2BBL, Senin (12/10/2026).

Dia memperkirakan, jika setiap benih lobster bernilai sekitar 2 dolar AS, potensi ekonomi dari 500 juta ekor BBL dapat mencapai 1 miliar dolar AS atau setara Rp17,9 triliun.

"Jadi bayangkan saja kalau 500 juta, kalau kali 2 dolar AS saja sebetulnya sudah 1 miliar dolar AS yang harta kita hilang begitu saja. Kalau ini bisa menjadi pemasukan negara enggak usah banyak, 30 persen saja, ini sudah cukup lumayan, luar biasa," ujarnya.

Trenggono menyayangkan besarnya potensi kekayaan laut tersebut belum diikuti kemampuan industri budi daya lobster nasional untuk mengoptimalkannya. Padahal, pengembangan budi daya di dalam negeri berpeluang meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus membuka peluang penerimaan negara.

Dia menyebut, pemerintah telah melakukan sejumlah uji coba budi daya lobster di berbagai wilayah, termasuk Batam dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, tingginya permintaan benih lobster dari negara tetangga menjadi tantangan karena nelayan cenderung menjual benih daripada membesarkannya hingga siap panen.

"Kebutuhan akan BBL yang dibutuhkan oleh negara tetangga kita yang sangat besar, itu yang menyebabkan masyarakat kita dengan mudahnya segera menjual benih bening lobster itu daripada dibesarkan yang butuh waktu dan biaya yang besar," tuturnya.

Selain permintaan yang tinggi, perbedaan harga di dalam dan luar negeri turut mendorong penyelundupan. Trenggono menyebut harga BBL di tingkat nelayan Indonesia berkisar Rp8.500 per ekor, sedangkan di Vietnam mencapai Rp35.000 hingga Rp50.000 per ekor.

Bahkan, harga benih lobster di Vietnam berpotensi naik hingga Rp100.000 per ekor apabila pasokan semakin terbatas. Perbedaan harga tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat penjualan ke luar negeri lebih menarik dibandingkan pengembangan budi daya di dalam negeri.

Untuk menekan praktik ilegal tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Satgas ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta aparat penegak hukum dalam memberantas penyelundupan.

"Jadi terbitnya Perpres Nomor 69 tahun 2026 tentang Satgas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster, sebagai langkah strategis pemberantasan penyelundupan BBL. Penyelundupan BBL merupakan praktik ilegal terorganisasi yang penanganannya memerlukan kolaborasi lintas kementerian atau lembaga dan aparat penegak hukum. Satgas P2BBL menjadi instrumen negara untuk memperkuat koordinasi penindakan dan penegakan hukum," tutur Trenggono.

Melalui pembentukan satgas tersebut, pemerintah berupaya menekan penyelundupan sekaligus mendorong pemanfaatan benih lobster secara lebih optimal. Dengan demikian, potensi sumber daya laut Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.