NasDem Minta DPR Setop Gaji-Tunjangan Sahroni dan Nafa Urbach usai Dinonaktifkan

JAKARTA, iNews.id - Fraksi Partai NasDem DPR meminta ke pemerintah dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk menghentikan pemberian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Permintaan itu dilayangkan setelah keduanya dinonaktifkan per 1 September 2025.

“Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai,” ujar Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat dalam keterangannya, dikutip Rabu (3/9/2025).

Dia mengatakan mengungkapkan, penonaktifan status keanggotaan telah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai NasDem. Nantinya, Mahkamah Partai NasDem akan menerbitkan putusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat.

Menurut dia, seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Viktor berkata, Fraksi NasDem mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan mengedepankan dialog, musyawarah, serta penyelesaian perbedaan secara konstruktif, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

“Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutur dia.

Diketahui, Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari anggota DPR. Keputusan itu didasarkan atas pernyataan kedua politisi yang dianggap mencederai perasaan rakyat.

"Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem," bunyi siaran pers DPP NasDem yang ditandatangani Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim, Minggu (31/8/2025).

Dalam pernyataannya, NasDem menekankan aspirasi masyarakat harus menjadi acuan utama perjuangan partai.