Pemerintah Percepat Pemulihan Konflik Papua Pegunungan, Menko Polkam: Jangan Biarkan Rakyat Menunggu

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Djamari Chaniago memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, di kantornya, Rabu (9/9/2026). Dalam rapat, dia menekankan pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat melakukan pemulihan.

Djamari menegaskan, pemerintah tidak ingin melihat masyarakat yang terdampak dibiarkan menunggu terlalu lama untuk mendapatkan penanganan.

“Kalimat yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat,” ucap Djamari.

Oleh karenanya, setiap unsur pelaksana harus memiliki penanggung jawab yang jelas agar proses pemulihan dapat berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih. Tak kalah penting, penanganan juga harus difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan mendasar.

“Saya tadi melihat para pembicara membahas soal perumahan, sekolah, dan lain sebagainya. Namun, yang harus dikerjakan yang utama adalah yang dilaporkan oleh Bupati, yaitu ada 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut pemulihan pascakonflik ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur. Pemulihan juga harus memastikan kehidupan masyarakat pulih serta mencegah konflik sosial kembali terjadi. 

“Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting,” kata Pratikno.

Untuk mempercepat proses penanganan, Pratikno meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara cepat dan akurat. Ketepatan data menjadi penting agar proses verifikasi, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan tidak terhambat maupun tumpang tindih.

“Gubernur dan Bupati lakukan pendataan di lapangan secara cepat dan akurat. Kalau pendataan tidak akurat, verifikasi tidak cocok, itu akan butuh waktu lama. Tadi para kementerian/lembaga sudah siap anggarannya. Tapi pendataan ini sangat penting, jangan sampai ada duplikasi dan jangan ada yang tertinggal juga,” kata Pratikno.

Dia juga mengusulkan pembentukan rapat tim teknis untuk memperjelas pembagian pekerjaan, termasuk penanganan yang dapat dilakukan BNPB melalui Dana Siap Pakai (DSP). Setiap pekerjaan harus dilengkapi dengan target waktu yang jelas. “Ini bukan sekadar kesanggupan, tapi time frame, kapan dimulai, kapan selesainya,” ujarnya.