Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Ekonom Soroti Efek Domino ke Ekonomi RI

JAKARTA, iNews.id - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, pengunduran diri Perry Warjiyo dari Gubernur Bank Indonesia (BI) berpotensi memicu efek domino terhadap perekonomian nasional. Dampaknya diprediksi meluas dari pelemahan rupiah hingga kenaikan inflasi hingga suku bunga kredit. 

Adapun, pasar keuangan merespons pengunduran diri tersebut bukan sekadar urusan administratif. Pada hari pengunduran diri Perry, Senin (27/7/2026), data BI mencatat Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) berada di posisi Rp17.995 per dolar AS, yang menjadi sinyal bahwa pasar sedang menghitung ulang risiko kebijakan di Indonesia.

"Ketika kepercayaan terhadap Bank Indonesia terguncang, dampaknya ialah soal kenaikan biaya yang akan merangkak naik sampai ke meja makan rumah tangga, cicilan kredit, modal kerja UMKM, harga obat, biaya produksi pabrik, dan bunga utang pemerintah," ucap Achmad dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/7/2026).

Achmad menyoroti pelemahan rupiah berdampak sistemik karena struktur impor Indonesia didominasi oleh bahan baku, bahan penolong, dan barang modal industri. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor bahan baku dan penolong pada Mei 2026 melonjak 25,17 persen secara tahunan (yoy), dengan akumulasi nilai mencapai 43,17 miliar dolar AS pada periode Januari-Maret 2026.

Kondisi ini, kata Achmad, memicu kenaikan biaya produksi di berbagai sektor industri seperti makanan, farmasi, elektronik, otomotif, hingga tekstil. Di tingkat konsumen, BPS mencatat inflasi nasional Juni 2026 sudah menyentuh 3,34 persen (yoy), mendekati batas atas sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus satu persen.

Hal ini berdampak pada kenaikan biaya operasional industri tak terhindarkan, mengingat porsi terbesar impor nasional didominasi oleh pasokan bahan baku pabrik. Tekanan biaya produksi tersebut pada akhirnya akan ditransmisikan kepada konsumen melalui lonjakan harga barang kebutuhan harian.

"Pelemahan rupiah yang berkepanjangan dapat memperbesar inflasi barang impor dan mengurangi efektivitas kebijakan pengendalian harga pangan maupun energi," tuturnya.

Selain nilai tukar, Achmad menyebut, transmisi dampak juga bergerak melalui jalur suku bunga. Sebelum pengunduran diri Perry, BI telah menaikkan BI-Rate dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen dalam kurun waktu dua bulan. 

Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 21–22 Juli 2026, BI memutuskan mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen, Deposit Facility 4,75 persen, dan Lending Facility 6,50 persen.

Pengetatan suku bunga ini dinilai Achmad berpotensi mengerek suku bunga kredit modal kerja, investasi, kendaraan, hingga konsumsi. 

Akibatnya, UMKM mengalami penurunan kemampuan dalam membeli bahan baku, menambah mesin, atau merekrut tenaga kerja, sementara industri padat karya bermargin tipis berisiko menunda ekspansi hingga melakukan efisiensi pekerja.

Transmisi risiko dari pasar keuangan juga merembet ke sektor perbankan melalui potensi kenaikan suku bunga kredit. Tingginya beban pembiayaan tersebut mengancam daya tahan pelaku usaha mikro serta laju penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.

"Stabilitas moneter memang penting, tetapi stabilitas yang terlambat dipulihkan dapat dibayar dengan perlambatan sektor riil," ujarnya. 

Tak hanya itu, guncangan di bank sentral turut menekan pemerintah selaku penerbit Surat Berharga Negara (SBN). Ketika investor melihat peningkatan risiko kelembagaan, mereka akan meminta imbal hasil (yield) yang lebih tinggi, sehingga pemerintah harus membayar bunga utang baru maupun refinancing secara lebih mahal.

Achmad menyoroti laporan APBN KiTa edisi Juli 2026, pembiayaan utang neto hingga akhir Juni telah menyentuh Rp477,4 triliun atau 57,4 persen dari target APBN, sedangkan penerbitan SBN neto mencapai Rp501,2 triliun atau setara 62,7 persen dari target tahunan.

"Dengan kebutuhan penerbitan yang masih besar, perubahan persepsi investorterhadap independensi BI dapat langsung menaikkan biaya pembiayaan negara," tuturnya.