PGRI Miris Honorer Hanya untuk Guru: Kenapa Kalau Polisi, TNI, Jaksa, DPR Tidak Ada?

JAKARTA, iNews.id - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bekasi, Hamdani mengaku miris dengan status honorer yang hanya disematkan pada profesi guru. Keluhan tersebut disampaikan saat audiensi PGRI bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

"Saya miris, Bapak, Ibu. Ketika penyebutan honorer itu hanya untuk guru," ucap Hamdani dalam audiensi tersebut.

Hamdani tak melihat status itu juga berlaku pada profesi lainnya.

"Makanya saya sepakat ada beberapa tokoh di Indonesia yang menyebutkan, kok kenapa kalau TNI tidak ada honorer? Polri tidak ada honorer. Jaksa tidak ada honorer. Hakim tidak ada honorer. DPR enggak ada honorer juga kan Bu. Tapi kenapa giliran guru kok ada honorer, begitu," tuturnya.

Hamdani menilai, hal ini tentu berkaitan dengan pengaturan regulasinya yang masih kurang. Pasalnya, posisi guru tidak terpusat di satu kementerian atau badan. 

Terdapat guru yang di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen).

"Solusinya cuma satu, bikin Badan Guru Nasional sehingga tidak akan terkasta itu penyelesaiannya. Yang ini punyanya Kemenag, yang ini punyanya Kemendikdasmen, dan sebutan lain," kata dia.

Karena itu, dia mendorong DPR sebagai pembuat undang-undang bisa mengatur terkait pembentukan Badan Guru Nasional. Dengan pembentukan ini, diharapkan tidak ada lagi perbedaan dari setiap profesi yang ada di Tanah Air.

"Mohon ini di-gol-kan, begitu. Badan Guru Nasional ini untuk, ya itu tadi, agar tidak terpecah-pecah di dalam manajemennya," katanya.