Polemik Dana Daerah Mengendap di Bank, Menkeu dan Kepala Daerah Saling Bantah

JAKARTA, iNews.id - Polemik terkait dana pemerintah daerah yang disebut mengendap di perbankan kembali mencuat setelah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudi Sadewa, memaparkan data 15 daerah dengan simpanan tertinggi di bank. Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution.

Purbaya menegaskan bahwa data yang dia sampaikan bersumber dari Bank Indonesia (BI) dan telah melalui proses verifikasi. "Data itu dicek oleh BI, harusnya betul seperti itu. Kalau ada perbedaan, berarti data yang diterima gubernur berbeda dengan laporan bank ke bank sentral," ujar Purbaya.

Sebelumnya, pada Rabu (22/10/2025) siang, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama sejumlah kepala daerah dari wilayahnya mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. 

Mereka ingin mengklarifikasi tudingan bahwa dana Pemprov Jabar sebesar Rp4,1 triliun mengendap di bank dalam bentuk deposito. Dedi membantah tudingan tersebut dan menyebut bahwa angka yang tercatat di Kemendagri hanya Rp2,6 triliun. 

"Itu bukan uang mengendap, melainkan kas pemerintah provinsi yang disimpan di Bank Jabar. Kas tidak bisa disimpan di brankas, jadi wajar jika ada di bank," ucapnya. 

Dia juga menegaskan, saat ini tidak ada dana provinsi yang disimpan dalam bentuk deposito.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso menjelaskan bahwa data posisi simpanan pemerintah daerah diperoleh dari laporan bulanan seluruh kantor bank. 

Data tersebut mencerminkan posisi akhir bulan dan telah diverifikasi sebelum dipublikasikan secara agregat dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di situs resmi BI.