Polemik Dana Pemda Mengendap di Bank, Legislator Demokrat Tawarkan Solusi Ini

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan memberikan solusi merespons dana pemerintah daerah (pemda) yang masih mengendap di perbankan dengan nilai mencapai Rp234 triliun. Dana ini sebelumnya diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Marwan berharap, solusi ini efektif untuk mengurai masalah dana pemda yang masih mengendap di perbankan. Dia menegaskan fraksinya mendukung Purbaya segera menyelesaikan masalah dana pemda yang masih mengendap di perbankan

"Kami mendukung Menkeu agar dana pemda segera digerakkan untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah," kata Marwan dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025)

Marwan menyebut, fenomena dana APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, tetapi menggambarkan masalah struktural keuangan daerah. 

Dia menyimpulkan, masalah utama bukan hanya besarnya saldo kas, melainkan cara komunikasi, pengelolaan, dan keterkaitannya dengan ekonomi lokal. Tanpa definisi jelas dan data granular, menurut dia, isu ini mudah dipolitisasi. 

Oleh karena itu, solusi paling efektif yakni menggabungkan transparansi data, audit fokus, aturan kas modern, dan insentif untuk belanja produktif daerah. 

Lebih lanjut, dia mengatakan penyelesaian masalah ini harus diarahkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal yang produktif. Dia mengatakan daerah memiliki kapasitas mengelola keuangan secara efisien, namun tetap dalam kerangka nasional yang akuntabel. 

"Dana yang selama ini mengendap seharusnya menjadi sumber energi baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah melalui percepatan proyek infrastruktur dasar, pemberdayaan UMKM, dan inovasi layanan publik," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR itu.

Marwan memandang, manajemen kas daerah bukan hanya soal administrasi, tetapi instrumen strategis dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keadilan pembangunan antarwilayah. 

"Reformasi tata kelola keuangan daerah yang berpijak pada transparansi, integrasi sistem, dan disiplin fiskal akan menjadi kunci untuk mengubah dana diam menjadi modal bergerak bagi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.