Pramono soal Nasib Obligasi Jakarta Rp5,6 Triliun: Kami Ikut Keputusan Pusat

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, mulai dari dana bagi hasil (DBH), program LPDP versi Jakarta, hingga penyempurnaan ruang fiskal.

Pramono mengatakan, pembahasan dilakukan untuk mengevaluasi sejumlah aspek keuangan daerah, termasuk upaya memperbaiki ruang fiskal Pemprov DKI Jakarta.

"Tentunya berbagai hal dilakukan pembahasan, termasuk hal yang berkaitan dengan dana bagi hasil, LPDP, kemudian pemenuhan ruang fiskal yang harus dilakukan penyempurnaan, perbaikan," kata Pramono saat ditemui di Tanah Harapan, Jakarta Utara, Selasa (27/10/2026).

Selain itu, keduanya turut membahas rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun. Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait rencana tersebut.

Dia mengaku tidak keberatan apabila pemerintah pusat tidak mengizinkan penerbitan obligasi daerah yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta.

"Hal yang berkaitan dengan obligasi, saya menyampaikan kepada Bapak Menteri Keuangan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sepenuhnya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat," kata dia.

Saat kembali ditanya mengenai persetujuan dan respons Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap rencana tersebut, Pramono menegaskan sikap Pemprov DKI tetap mengikuti keputusan pemerintah pusat.

"Pokoknya hal yang berkaitan dengan obligasi kami mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat," ucap Pramono.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun. Instrumen tersebut menjadi salah satu skema creative financing atau pembiayaan kreatif yang direncanakan untuk mendukung pembangunan di Ibu Kota.