Puluhan Bandara-Pelabuhan Dibangun Era Presiden Jokowi Demi Wujudkan Pemerataan Ekonomi

JAKARTA, iNews.id - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun merupakan investasi strategis untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, konektivitas akan terbuka, dan muncul peluang ekonomi baru di daerah.

Hal ini tercermin dalam pembangunan puluhan bandara hingga pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah. Adapun pembangunan infrastruktur menjadi kunci menghubungkan Indonesia. 

Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan pembangunan itu, Indonesia berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023. 

"Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini. Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Daya saing itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada, selain pemanfaatan infrastruktur itu untuk rakyat," ucap Jokowi di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam paparan kinerja 10 tahun sektor perhubungan menyampaikan komitmen Kemenhub melaksanakan 3 Key Performance Indicator (KPI) utama yaitu Meningkatkan Konektivitas Nasional, Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Meningkatkan Keselamatan Transportasi. Budi Karya menegaskan bahwa keseluruhannya berorientasi pada prinsip Indonesia Sentris.

"Indikator kinerja Kemenhub telah sejalan dengan pesan Presiden RI yakni pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga secara konsisten melaksanakan arahan Presiden agar pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi dapat menghubungkan antarkawasan dan antarwilayah," ucap Budi Karya. 

Adapun pembangunan berfokus dalam mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP), mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), mendukung Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Di sektor transportasi laut, Kemenhub membangun pelabuhan non-komersil, kapal perintis, subsidi tol laut hingga menciptakan rute-rute pelayaran yang saling terhubung. 

Sektor transportasi udara juga menorehkan sejumlah pencapaian, meliputi peningkatan on time performance penerbangan, tercapainya penyelenggaran jembatan udara serta terbangunnya bandara baru.

Daftar 27 Bandara Baru

Indonesia banyak mengembangkan infrastruktur transportasi udara pada kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun. Ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah 3TP (terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan).

“Pembangunan infrastruktur transportasi udara di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, di antara pencapaian utama yang telah dicapai adalah pembangunan 27 bandara baru,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M Kristi Endah Murni di Jakarta, Kamis (9/5/2024).

Selain itu, selama pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia berhasil memperluas jaringan bandara dengan membangun bandara di seluruh wilayah, termasuk di daerah 3TP. Berikut daftar 27 bandara baru yang telah dibangun:

- Bandara Letung Anambas, Kepulauan Riau
- Bandara Tambelan, Kepulauan Riau
- Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh, Kalimantan Tengah
- Bandara Maratua, Kalimantan Timur
- Bandara Morowali, Sulawesi Tengah
- Bandara Siau, Sulawesi Utara
- Bandara Miangas, Sulawesi Utara
- Bandara Koroway Batu, Papua
- Bandara Kertajati, Jawa Barat
- Bandara Tebelian, Kalimantan Barat
- Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kalimantan Timur
- Bandara Buntu Kunik, Sulawesi Selatan
- Bandara Kabir, Nusa Tenggara Timur
- Bandara Namniwel, Maluku
- Bandara Werur, Papua
- Bandara Rokot Sipora, Sumatera Barat
- Bandara Ngloram, Jawa Tengah
- Bandara Siboru, Papua Barat
- Bandara Nabire Baru, Papua Tengah
- Bandara Kediri, Jawa Timur
- Bandara Singkawang, Kalimantan Barat
- Bandara Banggai Laut, Sulawesi Tengah
- Bandara Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
- Bandara Mandailing Natal, Sumatera Utara
- Bandara Pohuwato, Gorontalo
- Bandara Kulon Progo, Yogyakarta
- Bandara Sobaham, Yahukimo

Dari daftar di atas, Bandara Sobaham saat ini masih proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Selain pembangunan bandara baru, pemerintah juga melakukan rehabilitasi dan pengembangan fasilitas bandara, dengan tujuan untuk meningkatkan standar layanan dan keselamatan penerbangan. 

Adapun fasilitas-fasilitas baru dan ditingkatkan seperti landasan pacu yang diperpanjang, terminal yang diperluas, dan berbagai rehabilitasi lainnya. Setidaknya sebanyak 64 bandara yang direhabilitasi dan dikembangkan.

“Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara selain bertujuan meningkatkan aksesibilitas ke daerah 3TP, pemerintah berharap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan. Ini menciptakan peluang investasi baru, menggerakkan sektor pariwisata, dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal,” ucap Kristi.

Menurutnya, infrastruktur transportasi udara juga memiliki dampak positif secara sosial dengan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya di daerah terpencil. Hal ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Pembangunan Pelabuhan Baru

Pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun juga berhasil membangun 50 pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah. Paling baru, Makassar New Port (MNP) di Sulawesi Selatan diresmikan oleh Jokowi pada Februari 2024. MNP menjadi hub (pusat) untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia. 

Pelabuhan telah menjadi kunci utama konektivitas antardaerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok tanah air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi.

Tol laut juga menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Jokowi, di mana beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

Pembangunan pelabuhan juga mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya Ferry Yahya. Dia menyebut, sepanjang satu dekade otoritas fokus mengejar ketertinggalan infrastruktur dengan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN). Kerja keras ini telah membuahkan hasil baik. 

“Kalau kita melihat secara jujur mengatakan semasa Jokowi ini infrastruktur sangat luar biasa, beliau mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, itu sangat luar biasa,” ujar Ferry kepada MNC Portal, Minggu (22/9/2024).

Dia memandang keberadaan 50 pelabuhan sebagai komitmen Jokowi mendorong bangkitnya makro perekonomian nasional dan lokal. Pasalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan transportasi laut yang kuat, infrastruktur pelabuhan, sarana armada kapal, hingga bongkar muat yang memadai untuk menopang geliat ekonomi. 

“Saya pikir apa yang dilakukan pembangunan infrastruktur itu dalam upaya untuk mendekatkan atau memeratakan pembangunan, apa yang dilakukan beliau di Papua misalnya itu suatu hal yang patut kita acungkan jempol,” tuturnya.

“Makin dekatnya konektivitas antar provinsi, terutama di Indonesia Timur, terutama di Maluku yang memerlukan banyak sekali memerlukan perjalanan melalui laut, termasuk menekan biaya logistik,” papar dia. 

Lelaki yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini menilai bahwa Presiden Jokowi telah meletakan dasar infrastruktur yang kuat bagi Indonesia. Pelabuhan, jalan tol, jembatan, bandara, dan beragam jenis infrastruktur fisik lainnya merupakan investasi jangka panjang. Artinya, manfaat dan kegunaannya bakal lebih dirasakan oleh generasi-generasi mendatang.

“Demikian juga dengan tol laut, termasuk pelabuhan, banyak sekarang yang dibuka, memang tidak dirasakan dalam waktu singkat, pasti akan kita rasakan jangka menengah dan jangka panjang, itu akan terasa, jangka panjangnya akan sangat bermanfaat,” katanya.

Senada, warga DKI Jakarta, Riadi Dwi Kuntoro menyebut bahwa isu pemerataan ekonomi di Pulau Jawa dan daerah lainnya menjadi konsentrasi Jokowi selama 10 tahun terakhir ini.

Perkara Jawa-sentrisme yang berpotensi memicu disintegrasi bangsa perlahan-lahan ditekan pemerintah dengan memasifkan infrastruktur di daerah, termasuk pelabuhan laut. 

“Bagus banget, karena pemerataan ekonomi tentunya itu menjadi konsen ya, karena kesenjangan kita di Barat dan Timur sangat tinggi sekali ya. Contohnya, harga bahan pokok, BBM, mungkin adanya pelabuhan yang berada di setiap daerah di Indonesia bisa menekan kesenjangan tersebut. Jadi harga-harga di jawa dan daerah lain bisa merata,” kata Riadi saat ditemui MNC Portal.