Surya Paloh Persilakan Partai Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mempersilakan Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan untuk Pemilu 2024. Diketahui, Koalisi Perubahan terdiri dari Partai NasDem, Demokrat dan PKS.

"Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem (keluar dari koalisi perubahan). Itu sikap yang paling mendasar," katanya di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, (31/8/2023) malam.

Meski begitu, kata dia Koalisi Perubahan sampai saat ini masih utuh. Namun, dia tidak memastikan ke depannya seperti apa. 

Kemelut Koalisi Perubahan terjadi setelah Partai Demokrat merilis soal adanya kabar yang menyebutkan PKS dan NasDem akan menduetkan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Imin dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Partai Demokrasi disebut dipaksa menerima keputusan yang diprakarsai dua partai itu. Partai Demokrat justru menyebut keduanya telah mengkhianati koalisi. Surya Paloh mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi setelah rilis itu tersebar.

"Ya memang (ada komunikasi), memang selama ini berjalan seperti itu, tidak langsung saya yang berkomunikasi. ada tim yang kalian ketahui tererpesentasikan dari masing masing representasi partai, dalam hal ini representasi dari pada sekaligus para ketua umum, yaitu Tim 8, ada Pak Sugeng," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan,Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ata Gus Imin diisukan menjadi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) mendampingi Bakal Calon Presiden) Bacapres) Anies Baswedan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya membenarkan adanya kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Gus Imin. Kesepakatan tersebut diprakarsai oleh Partai Nasdem dan PKB.

Teuku mengaku mengetahui kabar tersebut dari Sudirman Said. Kemudian, pihaknya mengonfirmasi langsung kepada Anies Baswedan sebagai capres yang telah mereka deklarasikan dukungannya.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan, ia mengkonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," kata Teuku, Kamis (31/8/2023).

Sebagai partai politik yang telah tergabung dalam Koalisi Perubahan, Teuku menyebut, Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan tersebut.

"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," katanya.

Teuku kemudian mengungkit piagam koalisi yang oleh ketiga ketua umum partai yakni, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Ada enam butir kesepakatan, antara lain sepakat membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP); Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres; kemudian sepakat capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan.

Selain itu, sepakat dalam waktu pasangan capres-cawapres dideklarasikan; sepakat capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik. Terakhir sepakat untuk menyelenggarakan keputusan KPP dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan.

“Pada 12 Juni 2023 Capres Anies menghubungi AHY dan mengajaknya untuk menjadi cawapres. Maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya,” ucapnya.

Menurut Teuku, nama Ketum AHY kemudian disampaikan kepada para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai. Ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.

Pada Selasa, 29 Agustus 2023 malam, kata Teuku, di Nasdem Tower secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.

Kemudian pada Rabu, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

”Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ujarnya.