2 WNA asal China Kedapatan Berjualan di Bekasi, Dideportasi Imigrasi
BEKASI, iNews.id - Dua warga negara (WN) China berinisial XJ dan LJ dideportasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi setelah kedapatan berjualan barang kelontong di wilayah Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Keduanya diketahui menjajakan rokok, minuman dan makanan asal China meski hanya mengantongi izin tinggal kunjungan atau Visa on Arrival (VoA).
Aktivitas perdagangan yang dilakukan keduanya dinilai tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. VoA indeks B1 hanya diperuntukkan bagi kegiatan kunjungan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk bekerja maupun menjalankan usaha di Indonesia.
Pelanggaran pertama terungkap saat petugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) melakukan pengawasan di Cikarang Pusat pada Rabu (14/10/2026). Saat itu, petugas mendapati XJ tengah menjual sejumlah produk asal China.
Ketika diperiksa, XJ tidak dapat menunjukkan paspor kepada petugas. Ia kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Bekasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Penemuan serupa kembali terjadi pada Sabtu (31/10/2026). Petugas mendapati LJ melakukan aktivitas berjualan barang kelontong di kawasan yang sama dengan menggunakan izin tinggal kunjungan yang tidak sesuai peruntukannya.
LJ juga tidak dapat menunjukkan paspor saat diperiksa. Petugas selanjutnya menempatkannya di ruang detensi Kantor Imigrasi Bekasi untuk kepentingan pemeriksaan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Anggi Wicaksono menegaskan, setiap warga negara asing wajib mematuhi aturan keimigrasian dan menggunakan izin tinggal sesuai tujuan kedatangannya ke Indonesia.
“Setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian yang berlaku. Izin tinggal kunjungan tidak dapat digunakan untuk bekerja atau menjalankan usaha,” ujar Anggi dikutip dari iNews Bekasi pada Senin (16/11/2026).
Dia mengatakan, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Kabupaten Bekasi akan terus diperkuat. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan langsung di lapangan serta koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh warga negara asing menjalankan aktivitas sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku.
Editor: Kurnia Illahi