Relawan SPPG Unjuk Rasa di DPRD Jabar, Minta Jangan Hentikan Program MBG
BANDUNG, iNews.id – Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Bandung Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah untuk menindak tegas pelaku korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa pendukung MBG tersebut datang dengan membawa berbagai spanduk berisi kritik dan tuntutan. Mereka menilai dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan BGN harus diusut tuntas, namun tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program MBG yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.
Selain meminta evaluasi terhadap BGN, para relawan juga menolak pembubaran program MBG maupun penutupan SPPG secara sepihak.
Mereka menganggap berbagai polemik yang muncul belakangan ini berpotensi menghambat keberlanjutan program yang telah berjalan di sejumlah daerah.
Koordinator aksi, Trisna Sukmawansyah mengatakan, langkah penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat korupsi, tetapi meminta pemerintah tetap menjaga keberlangsungan program MBG.
“Kami meminta pemerintah mengevaluasi Badan Gizi Nasional dan menangkap koruptor yang ada di lingkaran BGN, tetapi program MBG harus tetap berjalan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya dalam orasi.
Menurut mereka, keberadaan SPPG dan program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak warga.
Salah seorang relawan SPPG, Lanti, mengatakan penghentian program berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar.
“Kalau SPPG dibubarkan, banyak pekerja yang kehilangan mata pencaharian dan angka pengangguran bisa meningkat,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pimpinan maupun anggota DPRD Jabar menemui mereka untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Namun hingga aksi berlangsung, tidak ada perwakilan DPRD yang keluar untuk menemui massa.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa berharap pemerintah dan DPRD Jawa Barat dapat menindaklanjuti tuntutan mereka terkait evaluasi BGN serta keberlanjutan Program MBG.
Editor: Kurnia Illahi