100 Titik SPPG Diduga Fiktif di Cilacap, DPR Minta Diusut Tuntas

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, menyoroti temuan Pemerintah Kabupaten Cilacap terkait sekitar 100 titik calon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga tidak sesuai data pengajuan atau bersifat fiktif. Dia menilai temuan tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera diusut aparat penegak hukum.

“Ini harus diusut dan dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Saya punya keyakinan bahwa untuk melaksanakan operasi sebesar ini tidak hanya tiga orang pimpinan BGN saja yang terlibat,” ujar Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Baca Juga

Ribuan Relawan SPPG Demo Kantor Gubernur NTB, Minta Program MBG Tetap Dilanjutkan

Charles juga menduga adanya keterlibatan pihak internal dalam dugaan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif tersebut. Dia menilai, kasus ini tidak mungkin hanya melibatkan sedikit orang.

“Jadi saya rasa mungkin masih ada banyak pegawai di internal BGN yang terlibat dan harus diusut secara tuntas agar semua terang benderang dan memang yang melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan apa, harus ditindak ya secara hukum gitu,” katanya.

Baca Juga

Pekerja SPPG Gelar Aksi Dukung Program MBG di Bundaran Gajah Bandar Lampung

Dia menegaskan mendukung penuh langkah aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk membuka kasus ini secara transparan.

“Jadi saya mendukung penuh pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan untuk membuka kasus ini secara terang benderang,” ucapnya.

Baca Juga

BGN Evaluasi Insentif SPPG, Tak Lagi Rp6 Juta per Hari

Sebelumnya, Pemkab Cilacap menemukan sekitar 100 titik calon SPPG yang diduga tidak sesuai data pengajuan setelah dilakukan verifikasi lapangan terhadap rencana lokasi dapur program MBG.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya, menyebut dari lebih 300 titik yang terdata, sekitar sepertiganya bermasalah dan tidak memenuhi syarat.

Baca Juga

BGN Setop MBG saat Libur Sekolah, SPPG Tak Dapat Insentif Rp6 Juta per Hari

“Di beberapa titik tidak ada bangunan apa pun, ada yang berada di tengah sawah dan di tengah hutan. Ini yang harus kita benahi,” ujar Ammy, Senin (22/6/2026).

Dia menjelaskan, sebagian lokasi bahkan masih berupa lahan kosong hingga rumah tinggal yang belum siap digunakan sebagai fasilitas SPPG.

Baca Juga

Boyamin Siap Buka-Bukaan Kasus Korupsi MBG: Ada Pejabat Eselon I BGN Punya 20 SPPG

Meski ditemukan banyak ketidaksesuaian data, Pemkab Cilacap memastikan Program MBG tetap dilanjutkan. Pemerintah daerah saat ini fokus pada perbaikan tata kelola serta pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.

“Program MBG tidak akan dihentikan di Kabupaten Cilacap. Yang perlu dilakukan adalah memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku,” kata Ammy.

Editor: Donald Karouw