Intelektual Muda NU Sebut Sultan Kukar Pantas Dampingi Presiden Prabowo, Ini Alasannya
PURWOKERTO, iNews.id – Wacana mengenai figur pendamping Presiden Prabowo Subianto pengganti Gibran Rakabuming Raka terus berkembang dengan munculnya berbagai nama di ruang publik. Salah satu tokoh yang diusulkan sejumlah kalangan untuk mengisi posisi wakil presiden (Wapres) adalah Sultan Kutai Kartanegara, Adji Muhammad Arifin.
Gagasan tersebut mencuat dalam diskusi publik yang digelar di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (17/11/2026). Dalam forum itu, Intelektual Muda Nahdlatul Ulama (NU) Agus Usamah Zaid mengusulkan Sultan Kutai Kartanegara sebagai figur pendamping Presiden Prabowo.
Menurutnya, usulan ini tidak sekadar membahas komposisi kepemimpinan nasional, tetapi juga menyangkut keadilan keterwakilan wilayah, khususnya Kalimantan dan kawasan Indonesia bagian timur agar mendapat ruang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis negara.
Pandangan serupa disampaikan pembuat konten (content creator) sekaligus Ketua Bidang Seni Budaya DPI Yayasan Pesanku, Sigit Kartono.
Dia menilai kebutuhan figur pendamping dalam kepemimpinan nasional tidak semestinya dilihat sebatas urusan administratif, melainkan perlu mempertimbangkan keseimbangan politik, kesinambungan pemerintahan, serta legitimasi di tengah masyarakat.
Menurut Sigit, kehadiran tokoh yang merepresentasikan akar sejarah dan kehormatan adat dinilai dapat memberikan perspektif baru sebagai penyeimbang moral bangsa.
"Dari suara ruang publik yang menggema di jantung Kalimantan Timur, tanah di mana pusat gravitasi masa depan Indonesia sedang dibangun, sang Sultan berdiri sebagai penjaga harmoni yang telah teruji waktu," ujar Sigit dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Sigit menambahkan, masuknya tokoh sentral dari Kalimantan ke dalam lingkar pimpinan nasional juga membawa pesan simbolis mengenai kemitraan yang setara antara wilayah Jawa dan luar Jawa.
Posisi kultural Sultan Kutai Kartanegara yang dinilai berdiri di atas semua golongan dipandang berpotensi menjadi jembatan komunikasi antarelemen masyarakat tanpa terikat sekat partisan.