Sidang Tuntutan Bupati Pati Nonaktif Sudewo Ricuh, Massa Pendukung Kejar Tim JPU KPK

SEMARANG, iNews.id - Sidang tuntutanBupati Pati nonaktifSudewo di Pengadilan Tipikor Semarang berujung ricuh, Senin (21/9/2026). Massa pendukung tidak terima setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sudewo dengan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara.

Seusai sidang, massa pendukung Sudewo berteriak dan memaki tim JPU KPK. Beberapa di antaranya bahkan merangsek mendekati jaksa hingga polisi harus turun tangan mengamankan situasi.

Baca Juga

Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Sebut JPU Abaikan Fakta Persidangan

Petugas kemudian mengevakuasi tim JPU ke tempat yang lebih aman. Massa yang masih emosi sempat mengejar rombongan jaksa sebelum akhirnya berhasil dihalau polisi.

Kericuhan berlanjut di luar ruang sidang. Massa juga sempat menghalangi mobil tahanan yang membawa Sudewo menuju rumah tahanan.

Baca Juga

Situasi Jelang Sidang Tuntutan Bupati Pati Nonaktif Sudewo, Massa Pro dan Kontra Sempat Bentrok!

Polisi kemudian memperketat pengamanan dan berupaya membuka jalan bagi mobil tahanan. Situasi berangsur mereda setelah Sudewo berhasil dibawa keluar dari kompleks Pengadilan Tipikor Semarang.

Sebelumnya, JPU KPK menuntut Sudewo dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) serta pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. JPU juga menuntut denda Rp300 juta.

Baca Juga

Massa Pro dan Kontra Sudewo Bentrok di Tipikor Semarang, Polisi Turun Tangan

Tuntutan tersebut mendapat penolakan dari massa pendukung Sudewo. Mereka meminta JPU membatalkan tuntutan terhadap terdakwa.

Menanggapi tuntutan tersebut, Sudewo mengklaim JPU tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan. Dia menilai tuntutan yang dibacakan jaksa hanya mengacu pada berita acara pemeriksaan (BAP).

Baca Juga

Massa Pro dan Kontra Bupati Pati Nonaktif Sudewo Nyaris Bentrok di Tipikor Semarang

"Penuntut umum tidak melihat fakta persidangan sama sekali, hanya mengacu BAP," ujarnya, Senin (21/9/2026).

"Tuntutan persis sama dengan dakwaan, sama dengan BAP. Artinya fakta persidangan tidak dipakai penuntut umum sama sekali," katanya lagi.

Baca Juga

Gus Miftah Disebut dalam Sidang Sudewo, Jaksa KPK Akan Dalami Terduga Penerima Aliran Dana

Sudewo juga membantah menerima aliran dana dalam perkara yang berkaitan dengan DJKA maupun pengisian perangkat desa.

"Fakta persidangan di DJKA dan perangkat desa. Dari keterangan semua saksi tidak ada yang melibatkan saya. Tidak ada aliran dana satu rupiah pun ke saya," katanya.

Dia berharap majelis hakim mempertimbangkan fakta yang muncul selama persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

"Semua yang disampaikan penuntut umum itu adalah rencana yang ingin memenjarakan saya. Tapi insya Allah, hakim mempertimbangkan atau mengacu dari fakta persidangan," ucapnya.

Editor: Donald Karouw