Korupsi Dana Operasional Rp10 Miliar, Mantan Dirut Kebun Binatang Surabaya Segera Disidang
SURABAYA, iNews.id - Mantan Direktur Utama (Dirut) PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar (CA) ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2016-2024. Dana yang semestinya digunakan untuk kebutuhan pakan satwa, perbaikan kandang dan pemeliharaan fasilitas diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi.
Kasus yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp10 miliar ini memasuki babak baru setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua dari penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Senin (16/11/2026).
Dalam penyidikan, CA diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai direktur utama dengan memerintahkan Kepala Departemen Akuntansi dan Keuangan berinisial S mengeluarkan uang kas perusahaan.
Pengeluaran dana tersebut kemudian dilengkapi dokumen administrasi seolah-olah digunakan untuk kebutuhan operasional KBS. Di antaranya pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
Namun, penyidik menduga dana perusahaan tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Dalam pelimpahan tahap dua, jaksa turut menerima sejumlah barang bukti, di antaranya delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, handphone (HP), uang tunai, serta tanah dan bangunan.
Kasi Intel Kejari Surabaya, Yogi Ariyanto mengatakan, setelah pelimpahan tersangka dan barang bukti, penahanan terhadap CA dilanjutkan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur.
"Setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, penahanan terhadap tersangka dilanjutkan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu proses pelimpahan ke pengadilan," ujar Yogi.
Dalam perkara ini, CA dijerat dengan dakwaan kesatu Pasal 603 KUHP juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dakwaan kedua menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP.
Kejaksaan selanjutnya mempersiapkan pelimpahan perkara ke pengadilan. Kasus ini menjadi perhatian karena dana yang diduga diselewengkan merupakan anggaran operasional kebun binatang yang seharusnya digunakan untuk menunjang kebutuhan satwa dan pemeliharaan fasilitas.
Editor: Kurnia Illahi