480 SPPG Diaktifkan di 16 Provinsi, Prioritas Indonesia Timur dan Daerah Stunting Tinggi

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai diaktifkan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Jumat (2/10/2026). Aktivasi dilakukan serentak di 16 provinsi dengan prioritas wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Dari total SPPG yang diaktifkan, sebanyak 211 merupakan SPPG mitra mandiri dan 269 lainnya merupakan SPPG terpencil. Ke-480 SPPG tersebut tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua.

Korban Keracunan MBG di Batang Tembus 411 Orang, Polisi Periksa 2 Saksi

Kemudian, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, aktivasi dilakukan terhadap dapur SPPG yang telah memenuhi persyaratan dan siap memasuki tahapan operasional.

276 Korban Dugaan Keracunan MBG di Batang Masih Dirawat, 41 Pasien Ditangani di Lorong RS

“Pada Jumat, 2 Oktober ini, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali. Kita mulai dari wilayah Timur Indonesia,” kata Sudaryono di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Aktivasi tersebut tidak serta-merta membuat seluruh SPPG langsung memberikan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah proses aktivasi, masing-masing dapur masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan sebelum pelayanan kepada penerima manfaat dimulai.

87 Siswa dan Orang Tua di Batang Keracunan Usai Konsumsi MBG

Tahapan tersebut mencakup pelatihan penjamah makanan serta penyiapan dan penetapan jumlah penerima manfaat. Jumlah penerima manfaat akan ditambah secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan setiap SPPG.

“Selanjutnya, setelah kita aktivasi, akan ada tahapan-tahapan, termasuk tahapan pelatihan. Penjamah makanan harus dilatih, termasuk juga nanti penerima manfaatnya dimulai dari sekian jumlah, jumlahnya makin ditambah, dan seterusnya,” ucapnya.

BGN memperkirakan SPPG yang telah diaktifkan dapat mulai beroperasi dalam waktu sekitar tiga hingga empat minggu. Namun, waktu tersebut bergantung pada kesiapan masing-masing dapur dan penyelesaian seluruh persyaratan yang diperlukan.

“Kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 itu, kemudian dapur-dapur tersebut siap beroperasi pada tiga sampai empat minggu setelah dilakukan aktivasi pada tanggal 2,” tuturnya.

Aktivasi dilakukan secara serentak dengan melibatkan jajaran pimpinan dan pejabat BGN di sejumlah daerah. Sudaryono dijadwalkan berada di Provinsi Maluku, sedangkan Wakil Kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II ditugaskan ke provinsi lainnya untuk memastikan proses berjalan sesuai tahapan.

Setelah aktivasi, BGN akan melanjutkan perluasan layanan MBG secara bertahap. Fokusnya tetap diarahkan ke wilayah 3T, daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, serta wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan tersebut.

BGN juga akan mendata sekolah-sekolah yang hingga kini belum memperoleh layanan MBG, khususnya sekolah yang berada jauh dari pusat pemerintahan.

“Kami prioritaskan di wilayah 3T, wilayah stunting tinggi, wilayah stunting tinggi sekali, dan wilayah-wilayah lain yang memang banyak sekali kami mendapatkan aduan. Sekolah-sekolah itu masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan MBG, tetapi khususnya yang berada di daerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota. Ini kemudian akan kami sisir terus,” katanya.

Editor: Kurnia Illahi