Anggota DPRD Mimika Rampeani Rachman Soroti Persoalan Gaji Guru dan PPPK Belum Dibayar

MIMIKA, iNews.id - Sejumlah guru, aparatur sipil negara (ASN), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, belum menerima gaji hingga 10 November 2026. Keterlambatan tersebut memicu keluhan pegawai dan mendapat sorotan DPRD Mimika yang meminta pemerintah daerah segera menjelaskan penyebabnya.

Anggota DPRD Mimika Rampeani Rachman mengungkapkan, sejumlah guru telah menyampaikan langsung keluhan terkait gaji yang belum dibayarkan kepadanya pada Selasa (10/11/2026). Persoalan serupa juga dialami pegawai lain di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk ASN dan PPPK.

Baca Juga

Bidik Kursi Tambahan, Partai Perindo Maluku Utara Gandeng Tokoh Lokal hingga UMKM

Rampeani mempertanyakan keterlambatan tersebut karena anggaran gaji pegawai telah dialokasikan dalam APBD. Menurut legislator Partai Perindo yang bertugas di Komisi III DPRD Mimika itu, pembayaran semestinya dilakukan sesuai jadwal.

“Mana ada ASN tidak gajian sampai tanggal 10? Tidak ada sejarah ASN tidak menerima gaji seperti ini. Gaji ASN sudah masuk dalam program anggaran APBD dan tidak bisa diganggu-ganggu,” kata Rampeani.

Baca Juga

Disambut Raja Rutong, Ketum Perindo Angela Puji Ekowisata Hutan Sagu dan Adat Ambon

Dia meminta pemerintah daerah menelusuri seluruh tahapan administrasi pencairan anggaran untuk mengetahui penyebab keterlambatan. Menurutnya, penganggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD Induk seharusnya menjadi dasar agar pembayaran gaji tidak melewati jadwal.

“Anggaran itu sudah diatur dan ditetapkan dalam APBD Induk. Seharusnya semuanya terbayar pada tanggal dan waktu yang tepat. Tidak boleh sampai tanggal 10 masih belum dibayarkan. Sehingga menjadi pertanyaan, ada apa dan kenapa sampai hal ini bisa terjadi?” ucapnya.

Rampeani juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembayaran gaji di Dinas Pendidikan Mimika. Pemeriksaan perlu dilakukan mulai dari kelengkapan administrasi, pengajuan dokumen, hingga proses pencairan anggaran agar hambatan serupa tidak kembali terjadi.

Dia turut meminta Bupati Mimika mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan, terutama dalam pengelolaan administrasi dan pembayaran hak pegawai.

“Tidak boleh ada alasan apa pun untuk membiarkan hak pegawai terlambat dibayarkan,” ucapnya.

Menurutnya, keterlambatan gaji berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga para pegawai. Bagi guru, gaji bulanan juga menjadi penopang biaya pendidikan anak dan berbagai kewajiban rutin.

Selain meminta pembayaran yang tertunda segera diselesaikan, dia mendesak pemerintah daerah memperkuat pengawasan realisasi belanja pegawai secara berkala. Dengan begitu, potensi hambatan pencairan dapat diketahui sebelum melewati jadwal pembayaran.

“Ini ribuan guru di Kabupaten Mimika. Belum lagi pegawai yang bekerja di kantor dan PPPK. Ini ada apa? Pemerintah harus memberikan penjelasan dan segera menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Editor: Kurnia Illahi