Komnas HAM Kecam Penembakan 3 ASN Jayawijaya: Tuduhan Intelijen Bukan Alasan Bunuh Warga

JAYAWIJAYA, iNews.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Penembakan ini diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Komnas HAM menyatakan dugaan keterlibatan seseorang dalam aktivitas intelijen tidak dapat menjadi alasan untuk merampas nyawa warga sipil.

Baca Juga

3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Tewas Ditembak KKB, Komnas HAM Tuntut Keadilan bagi Korban

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, penembakan yang menyebabkan tiga ASN meninggal dunia merupakan tindakan yang melanggar hak hidup setiap manusia.

Menurutnya, hak hidup merupakan hak paling mendasar yang harus dihormati oleh seluruh pihak.

Baca Juga

Jubir OPM Sebby Sambom Klaim Tembak 3 ASN Jayawijaya: Siapa Suruh ke Papua!

"Komnas HAM mengecam tindakan penembakan yang mengakibatkan meninggalnya tiga warga sipil tersebut. Hak untuk hidup merupakan hak yang melekat pada setiap manusia dan menjadi salah satu hak yang paling mendasar," kata Anis Hidayah dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/9/2026).

Komnas HAM juga mencermati pernyataan KKB Kodap III Ndugama yang mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dalam pernyataan itu, kelompok tersebut menyebut ketiga korban diduga merupakan bagian dari kegiatan intelijen.

Baca Juga

Polisi Pertebal Keamanan usai Insiden 3 ASN Ditembak Mati KKB di Jayawijaya

Namun, Komnas HAM menilai tuduhan tersebut harus dibuktikan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Status seseorang sebagai ASN atau pegawai pemerintah tidak menghilangkan haknya sebagai warga sipil.

Baca Juga

Jejak Keji 2 Anggota KKB Anak Buah Egianus Kogoya Penembak 3 ASN di Jayawijaya

Anis menegaskan setiap warga sipil tetap memiliki perlindungan HAM, termasuk mereka yang bekerja sebagai aparatur negara.

Menurutnya, tuduhan mengenai keterlibatan seseorang dalam aktivitas keamanan maupun intelijen tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa.

Baca Juga

Polisi Buru 2 Anggota KKB Anak Buah Egianus Kogoya Penembak 3 ASN di Jayawijaya

"Dalam setiap situasi kekerasan bersenjata, prinsip-prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap warga sipil harus dihormati oleh seluruh pihak," katanya.

Komnas HAM kemudian meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Papua, melakukan penyelidikan secara efektif, profesional, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap pelaku serta pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

"Dalam setiap langkah penegakan hukum dan pengamanan, aparat negara harus memastikan keselamatan masyarakat, menghindari penggunaan kekuatan yang tidak diperlukan atau tidak proporsional, serta mencegah timbulnya korban sipil, ketakutan, pengungsian, dan terganggunya kehidupan masyarakat," ucapnya.

Komnas HAM menekankan perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam situasi konflik bersenjata. Lembaga tersebut menyatakan tidak ada kepentingan politik, keamanan, maupun tuduhan keberpihakan yang dapat menjadi alasan untuk melakukan kekerasan.

"Komnas HAM akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan penanganan peristiwa ini serta mendorong perlindungan, keadilan, dan pemulihan bagi korban dan keluarganya," ujar Anis.

Editor: Donald Karouw