KPK Ancam Pidanakan yang Bantu Harun Masiku Melarikan Diri

JAKARTA, iNews.id  - Ancaman pidana kepada pihak-pihak yang dengan sengaja membantu pelarian Harun Masiku disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harun Masiku sendiri merupakan buronan kasus suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024.

Ancaman terhadap para pihak yang dengan sengaja membantu pelarian Harun Masiku tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam pasal tersebut, diatur ancaman pidana terhadap pelaku maksimal 12 tahun penjara.

Baca Juga

Gubernur Olly Pastikan KKP Dukung Pengembangan Sektor Perikanan Sulut

"Jika ada pihak yang diduga sengaja menyembunyikan buronan, kami ingatkan dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (2/8/2021).

Ali menekankan, hingga saat ini, pihaknya masih berupaya mencari keberadaan Harun Masiku. Salah satu upaya KPK untuk memburu Harun Masiku yakni dengan meminta bantuan kepada Interpol. 

Baca Juga

Pemprov Sebar Petugas Penyemprotan Disinfektan ke 15 Kabupaten/Kota di Sulut

Interpol sudah mengeluarkan red notice atasnama Harun Masiku. Dengan demikian, Harun Masiku sudah masuk dalam daftar buronan internasional.

"KPK masih terus berupaya menemukan DPO dimaksud baik pencarian di dalam negeri maupun kerjasama melalui NCB interpol," kata Ali.

Baca Juga

Viral Kasus Rafael, Propam Polda Sulut Periksa Panitia Seleksi Penerimaan Polri

Sekadar informasi, Harun Masiku merupakan mantan Caleg asal PDI Perjuangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR.

Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Ketiganya yakni, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan; mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; serta pihak swasta, Saeful (SAE).

Dia kemudian ditetapkan sebagai buronan KPK pada Januari 2020. Harun juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Kendati demikian, hingga kini belum diketahui keberadaan Harun Masiku.

Editor: Cahya Sumirat