Kemenhub Ambil Alih Pengelolaan Pelabuhan Samudra Bungus Padang

PADANG, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil alih pengelolaan Pelabuhan Samudra Bungus dari Pemkot Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Nantinya pelabuhan itu di bawah Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Sumbar pada 2021.

"Serah terima sudah dilakukan. Sekarang pengelolaannya resmi Kemenhub," kata Kepala BPTD Kemenhub Wilayah III Sumbar, Deny Kusdyana, Kamis (7/1/2021).

Rugi saat Libur Akhir Tahun, Pengusaha Hotel dan Restoran Sumbar Minta Ini ke Pemda

Deny menambahkan, alih pengelolaan tersebut disebabkan Pemkot Padang kesulitan untuk mengelola pelabuhan tersebut.

"Karena butuh anggaran yang besar, terutama dalam hal perawatan dermaga membutuhkan anggaran yang besar sementara Pemkot Padang memiliki anggaran yang terbatas," katanya.

Sepanjang 2020, Kemenkumham Sumbar Bebaskan 2.268 Napi Lewat Asimilasi

Sebenarnya, kata Deny, pelabuhan penyeberangan tersebut berada di bawah kewenangan provinsi. Namun, selama ini dikelola Pemkot Padang. Tetapi karena kebutuhan anggaran pengelolaan cukup besar, Pemkot Padang sudah menyerahkan pada provinsi dan provinsi menyerahkan ke pusat yakni Kemenhub.

Deny menyebutkan selain menerima pengelolaan, pemerintah pusat melalui Kemenhub juga memulai pembangunan Dermaga II Pelabuhan Bungus.

Dinkes Sumbar Akan Suntikkan Vaksin Covid-19 ke 15.000 SDM Kesehatan

Khusus Pelabuhan Bungus II katanya, pembangunannya tidak hanya dermaga saja. Tapi juga sarana pendukung lainnya. Pengerjaan rencananya berlangsung dua tahun yaitu 2020 dan 2021, dengan paket terpisah.

"Untuk pengerjaan dermaga dua tidak akan mengganggu aktivitas di pelabuhan," kata dia.

Kementerian Perhubungan telah menggelontorkan dana sekitar Rp37 miliar untuk pembangunan dermaga baru. Dermaga baru ini nantinya dibangun di sebelah dermaga lama.

Dia berharap, dengan dibangunnya dermaga baru tersebut, maka aktifitas di pelabuhan bisa berjalan lebih lancar dan aman. Sehingga bisa dimanfaatkan kapal dengan kapasitas 500 gross ton (GT) untuk sandar, selama ini maksimal hanya 30 GT.

"Ke depan tidak ada lagi, kapal yang tidak bisa menyeberang ke Mentawai. Karena dengan kapasitas kapal besar diharapkan mampu menempuh ombak yang selama ini menjadi kendala akses transportasi ke Mentawai," kata dia.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto