Jelang Pelantikan Gubernur dan Wagub Sumut, Ini 4 PR bagi Edy-Ijeck

MEDAN, iNews.id – Gubernur dan wakil gubernur terpilih Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah rencananya akan dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (5/9/2018). Menyikapi kabar pelantikan tersebut, DPRD Sumut telah mempersiapkan paripurna istimewa untuk menyambut pasangan pemimpin baru Sumut periode 2018-2023.

Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan, lembaga legislatif sudah membahas jadwal paripurna istimewa yang akan digelar usai pelantikan tersebut. Paripurna itu digelar untuk menghormati sekaligus memperkenalkan gubernur dan wakil gubernur baru kepada wakil rakyat.

Baca Juga

Lusa, Jokowi Lantik Edy-Ijek Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut

"Selain memperkenalkan gubernur dan wakil gubernur kepada wakil rakyat di DPRD Sumut, paripurna nanti juga untuk menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah saat memimpin untuk lima tahun ke depan,” kata Wagirin Arman, Selasa (4/9/2018).

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sumut Brilian Moktar berharap agar duet Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah dapat segera mewujudkan sejumlah janji kampanye pada Pilkada 2018 lalu.

Dia membeberkan, Edy-Ijeck dihadapkan pada tiga persoalan utama, yakni menyangkut masalah infrastruktur, pelayanan birokrasi, dan terkait masalah perizinan. Selain itu juga menyangkut pengembangkan sejumlah komoditas lokal.

Berikut rangkuman PR duet Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah dalam memimpin Sumut dalam lima tahun ke depan dalam kacamata politikus PDIP Sumut tersebut.

1. Infrastruktur

Pemerintah Sumut ke depannya harus fokus dalam pembangunan infrastruktur, khususnya akses menuju sejumlah destinasi wisata unggulan. Seperti ke kawasan Bahorok, Sibolga, dan Kepulauan Nias. Di sana destinasi sangat bagus, namun kondisi jalannya rusak parah.

2. Pelayanan Birokrasi

Kedua pemimpin baru Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah diharapkan mampu membenahi sistem birokrasi di Sumut menjadi lebih baik.

3. Persoalan Perizinan

Gubernur dan wakil gubernur yang baru harus bisa menyelesaikan persoalan pembebasan jalan tol di Sumut agar seluruh pemba­ngunan hingga perbatasan provinsi berjalan tuntas. Mempercepat proses perizinan baik di provinsi maupun pusat, seperti izin kapal nelayan, dan sebagainya.

4. Pengembangan Produk Lokal

Pariwisata dan kearifan lokal Sumut harus bisa berbicara di lebel nasional mau pun internasional. Hal ini perlu dikembalikan agar ada yang bisa dibanggakan dari Sumut.

Editor: Donald Karouw