Ribuan Nelayan Kepung Kantor Gubernur Sumatera Utara Minta Keadilan

MEDAN, iNews.id - Ribuan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan (Aman) Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi demontrasi di depan kantor gubernur. Para nelayan berorasi meminta pemerintah mencabut pelarangan menggunakan alat tangkap saat melaut.

Nelayan yang berasal dari 9 kelompok organisasi se-Sumut berharap Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) Nomor 71 tahun 2017 tentang pelarangan pengoperasian sejumlah alat tangkap. Ribuan nelayan tersebut berasal dari Kota Medan, Tanjung Balai, Batubara, Sibolga, dan Tapanuli Tengah.

Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi Pudjiastuti menyebabkan para nelayan terancam kehilangan mata pencaharian. Terlebih saat ini sejumlah kapal milik nelayan dilarang beroperasi.

"Kami sudah lapar pak. Yang kami butuhkan adalah kami bisa melaut pak. Agar kami bisa melaut, kami tidak mau terjadi pertumpahan darah di laut lagi karena persoalan ini pak, kami sudah lelah. Kami juga meminta terkait dengan zonasi segera diterapkan. Kami minta tidak ada lagi penangkapan di perairan laut khususnya cantrang," ujar salah satu nelayan Abdul Karim Syahrial, Kamis (9/2/2018).

Selain yang disampaikan Syahrial, tuntutan nelayan selanjutanya meminta pemerintah pusat tidak membuat kebijakan pilih kasih antarnelayan soal penggunaan alat tangkap cantrang. "Kalau di Jawa Tengah cantrang diizinkan, kita minta penggunaan cantrang juga dibolehkan di Sumatera Utara," ucapnya.

Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang diwakili Staf Ahli Gubernur Sumut Amran Utheh mengatakan, sudah menampung aspirasi nelayan dan akan menyampaikan kepada Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradidan hingga ke pemerintah pusat. "Kami akan sampaikan dan meminta kepada pemerintah pusat agar perlakuan berbeda antara nelayan di Sumut dengan nelayan di Jawa Tengah," katanya.

Editor: Achmad Syukron Fadillah