Viral SK Pengangkatan Jadi Kepala BKKBN, Hasto: Saya Juga Kaget Kenapa Beredar

KULONPROGO, iNews.id – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo kaget mendapati surat keputusan (SK) dari Presiden Joko Widodo yang menyebut dirinya sebagai Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beredar dan viral.

Hasto mengaku belum menerima surat pemberitahuan secara resmi, dan masih akan menunggu kebenaran atas SK tersebut.

Baca Juga

Viral Surat Pengangkatan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo Jadi Kepala BKKBN

“Saya juga kaget kenapa beredar. Jujur saja saya menerima itu barengan dengan beredarnya di medsos,” kata Hasto dikonfirmasi kebenaran SK tersebut di ruang kerjanya, Jumat (10/5/2019).

Hasto mengaku mendapatkan foto SK tersebut dari temannya yang menjadi Dirjen di Kementerian Kesehatan. Hal itu dirasakan ada aspek kebenaran legalitas. Namun dalam waktu bersamaan foto tersebut juga beredar. “Saya baru dapat via WA itu, dan belum ada perintah apa pun,” ucapnya.

Hasto memilih menunggu waktu untuk memasikatas kebenaran SK tersebut. Dia juga tidak berusaha mencari kebenaran itu dengan mengkonfirmasi ke pusat. Hasto lebih fokus mengurusi tugasnya sebagai bupati. Sebab jika itu benar, pasti ada mekanisme yang harus dilalui dan tidak serta merta. “Saya tidak bisa bicara banyak, karena memang belum ada surat,” ucapnya.

Dia mengakui, sebelum Pemilu dan Pilpres 2019 memang ada kekosongan jabatan di BKKBN karena ditinggal pensiun. Masalah itu juga sudah dirapatkan di istana, dan dikabarkan dirinya masuk dalam kandidat untuk mengisi kekosongan itu.   

Seandainya memang diberikan amanah mengemban jabatan itu, Hasto melihat ada beban pekerjaan baru. Tugas bupati dan esselon I di pusat tentu berbeda. Tentu harus banyak belajar meski sebagai seorang dokter dia juga cukup menguasai masalah KB.  

Selain itu dalam kaitan kependudukan, saat ini ada bonus demografi. Hal ini harus diselesaikan, agar masyarakat yang produktif bisa lebih berkembang.  Termasuk bagaimana menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Serta masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. “Bonus demografi yang harus diperhatikan dalam bidang kependudukan,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki