Erick Thohir Siap Hadapi Gugatan Israel ke CAS Soal Penolakan Visa Atlet Senam

JAKARTA, iNews.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menegaskan pemerintah Indonesia siap menghadapi gugatan Federasi Senam Israel ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Gugatan itu diajukan setelah pemerintah menolak memberikan visa bagi atlet Israel yang dijadwalkan tampil di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jakarta.

Federasi Senam Israel mengajukan banding ke CAS sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah Indonesia yang menolak kehadiran 12 anggota kontingen Israel, termasuk enam atlet yang seharusnya turun di ajang tersebut. Mereka adalah Artem Dolgopyat, Eyal Indig, Ron Pyatov, Lihie Raz, Roni Shamay, dan Yali Shoshani.

Baca Juga

Fiorentina Kalah 1-2, Stefano Pioli Murka dan Tuduh AC Milan Menang Berkat Bantuan VAR

Keenam atlet itu dijadwalkan tampil di Indonesia Arena, Jakarta, pada 19-25 Oktober 2025. Namun, keputusan tegas pemerintah Indonesia menolak penerbitan visa membuat partisipasi Israel resmi dibatalkan. Langkah hukum melalui CAS pun ditempuh sebagai upaya terakhir agar mereka tetap bisa berlaga di ajang bergengsi dunia tersebut.

Meski demikian, Erick Thohir menegaskan pemerintah tidak akan mundur dari sikapnya. Dia menilai keputusan ini sejalan dengan kebijakan nasional dan prinsip yang telah menjadi bagian dari sikap politik luar negeri Indonesia.

Baca Juga

Indonesia Tolak Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025, NOC: Siap Terima Risiko!

“Kami sudah mengetahui bahwa ada rencana dari Federasi Senam Israel untuk menggugat ke CAS,” ujar Erick dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2025).

Menpora menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi proses hukum di CAS. Ia memastikan, Indonesia akan menjunjung tinggi kehormatan dan kedaulatan negara dalam menyikapi gugatan tersebut.

Baca Juga

Ini Daftar Atlet Israel yang Dilarang ke Indonesia untuk Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Ada Jagoan Olimpiade

“Kami sedang mengantisipasi gugatan tersebut dan tentunya ada aturan tersendiri, baik di level CAS dan utamanya di Indonesia mengenai hal ini, sehingga kami akan hadapi gugatan dengan terhormat,” tegas Erick.

Baca Juga

Tolak Atlet Senam Israel Berlaga ke Jakarta, Pramono: akan Menyulut Kemarahan Publik

Sikap tegas Indonesia terhadap partisipasi atlet Israel juga didukung oleh Pengurus Besar Gimnastik Indonesia (PB GIMI). Ketua Umum PB GIMI, Ita Yuliati Irawan, memastikan bahwa keputusan menolak keikutsertaan Israel sudah final dan telah mendapat dukungan penuh dari Federasi Gimnastik Internasional (FIG).

“FIG hari ini sudah menyatakan secara resmi melalui telepon kepada saya pagi ini. Mereka mendukung keputusan yang sudah diambil Pemerintah Indonesia. Pak [Presiden FIG] Watanabe juga akan hadir untuk bertemu dengan saya dan menjelaskan semuanya. Ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, kami sudah memberi peringatan kepada FIG soal posisi Indonesia terhadap Israel,” kata Ita dalam konferensi pers, Jumat (10/10/2025).

Baca Juga

Pramono Tolak Atlet Senam Israel Berlaga ke Jakarta: Saya Tidak Mengizinkan

Langkah Indonesia ini menunjukkan konsistensi sikap terhadap keikutsertaan kontingen Israel dalam ajang olahraga internasional. Sebelumnya, pada 2023, Indonesia juga kehilangan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah menolak kehadiran tim nasional Israel.

Bagi pemerintah, keputusan ini bukan sekadar soal olahraga, tetapi juga terkait prinsip politik luar negeri yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel.

Sementara itu, pengajuan banding ke CAS oleh Federasi Senam Israel menambah dimensi hukum dalam isu ini. CAS, sebagai lembaga arbitrase olahraga tertinggi dunia, akan meninjau kembali dasar keputusan pemerintah Indonesia. Namun, sejauh ini, Indonesia tetap pada pendiriannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengubah keputusan tersebut.

Dengan dukungan FIG dan PB GIMI, Indonesia merasa memiliki dasar kuat dalam mempertahankan sikapnya di hadapan CAS. Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah akan menghadapi proses hukum ini secara profesional, tanpa melanggar komitmen terhadap prinsip nasional dan internasional yang selama ini dipegang teguh.

Editor: Abdul Haris