IOC Boikot Indonesia, DPR Minta Pemerintah Perjuangkan Diplomasi Olahraga 

JAKARTA, iNews.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang menyerukan kepada seluruh federasi olahraga dunia agar tidak menyelenggarakan event di Indonesia. Dia menilai keputusan itu merugikan dan meminta pemerintah segera menempuh langkah diplomasi untuk meluruskan posisi Indonesia di mata dunia olahraga.

“Jika memang benar IOC meminta federasi-federasi internasional untuk tidak menyelenggarakan event olahraga di Indonesia karena penolakan terhadap Israel, tentu kami menyesalkan hal ini,” ujar Lalu Hadrian, Jumat (24/10/2025).

Baca Juga

Timnas Indonesia U-22 Lawan Thailand U-22 jika Lolos Semifinal SEA Games 2025

Menurut Lalu, sikap Indonesia terhadap Israel tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif. Sebaliknya, hal itu merupakan perwujudan politik luar negeri bebas aktif yang sejak lama berpihak pada kemerdekaan Palestina. 

“Sikap Indonesia terhadap Israel bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan cerminan politik luar negeri bebas aktif yang secara konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” jelasnya.

Baca Juga

Ini Dampak Serius Hukuman IOC Terhadap Indonesia: Ambisi Olimpiade Terancam!

Selain itu, dia menegaskan bahwa penolakan terhadap Israel juga didasari alasan kemanusiaan. Menurutnya, tindakan kekerasan dan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dikutuk dunia olahraga. “Dari semua sisi, termasuk sisi olahraga, seharusnya IOC justru memberikan sanksi kepada Israel atas tindakan pelanggaran kemanusiaan yang mereka lakukan,” tegas Lalu.

Legislator PKB itu menilai keputusan IOC bisa berimplikasi negatif terhadap citra dan posisi Indonesia di komunitas olahraga internasional. Ia mengingatkan bahwa IOC tidak seharusnya mengambil langkah sepihak tanpa memahami konteks dan prinsip yang dipegang Indonesia. 

Baca Juga

Dihukum IOC Gara-Gara Tolak Atlet Israel, Erick Thohir: Semangat Indonesia Tak Akan Padam!

“IOC seharusnya tidak mengambil langkah sepihak yang berpotensi meminggirkan Indonesia dari komunitas olahraga internasional,” ucapnya.

Baca Juga

4 Keputusan Keras IOC untuk Indonesia Buntut Tolak Atlet Israel: Dialog Dihentikan hingga Ancaman Sanksi Global!

Sebaliknya, dia mendorong agar IOC membuka ruang dialog dengan semua negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mencari solusi yang adil. Langkah dialog ini, menurutnya, jauh lebih konstruktif dibanding memberikan sanksi atau seruan boikot. 

“IOC diharapkan membuka ruang dialog dengan seluruh anggotanya untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak, termasuk bagi negara-negara yang memiliki prinsip solidaritas terhadap Palestina,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga

IOC Murka! Indonesia Diblokir dari Agenda Olimpiade karena Tolak Atlet Israel

Lalu juga meminta pemerintah bersama Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan lembaga terkait lainnya agar aktif melakukan diplomasi olahraga. Diplomasi tersebut penting untuk memastikan Indonesia tetap dipercaya sebagai tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional di masa depan.

“Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan olahraga dunia dan selalu siap menjadi tuan rumah yang baik. Kami berharap diplomasi dan komunikasi antar-lembaga olahraga terus dijaga agar kepentingan nasional dan prinsip kemanusiaan tetap berjalan beriringan,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Eksekutif IOC (EB IOC) mengeluarkan empat keputusan yang dianggap sebagai bentuk sanksi terhadap Indonesia. Langkah itu diambil setelah pemerintah menolak visa atlet Israel yang dijadwalkan tampil di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, pada 19–25 Oktober 2025.

Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari Federasi Senam Israel yang sempat mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Namun, banding itu ditolak, dan IOC akhirnya mengeluarkan imbauan kepada semua federasi internasional agar tidak menggelar event di Indonesia sampai ada jaminan akses bagi seluruh atlet, tanpa memandang kewarganegaraan.

Seruan itu memunculkan keprihatinan banyak pihak di Tanah Air, termasuk DPR RI, yang menilai keputusan tersebut tidak proporsional dan berpotensi merugikan Indonesia di kancah olahraga global.

Editor: Abdul Haris